WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Asosiasi Driver Online Setuju Kebijakan Tarif dan Kuota untuk Diatur

Mereka menyetujui atas revisi Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) 31/2016 yang mengatur tarif dan kuota.

Asosiasi Driver Online Setuju Kebijakan Tarif dan Kuota untuk Diatur
Reska K. Nistanto/KOMPAS.com
Ilustrasi. Taksi dengan aplikasi online. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Asosiasi Driver Online (ADO) menegaskan bahwa pihaknya menyetujui atas revisi Peraturan Kementerian Perhubungan (Permenhub) 31/2016 yang mengatur tarif dan kuota untuk angkutan online.

Pasalnya, dengan pembatasan tersebut, bisa meningkatkan jumlah penumpang yang saat ini mulai mengalami penurunan.

Ketua Umum ADO, Christiansen F.W. mengatakan bahwa revisi Permenhub 32/2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, sangat menghargai niat baik pemerintah.

Revisi tersebut memberikan kepastian hukum dalam dunia transportasi, khususnya bagi para pelaku transportasi online.

“Justru dengan tidak diaturnya tarif dan kuota membuat penghasilan pengemudi online menjadi menurun drastis dan tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan sehari–hari. Ditambah lagi dengan kebijakan–kebijakan perusahaan aplikasi memberikan promo kepada konsumen yang menyebabkan pengemudi tidak bisa membawa hasil pada saat pulang,” kata Christiansen, Senin (20/3/2017).

Lebih menyedihkan bagi pengemudi, lanjutnya, untuk mendapatkan haknya dari nilai promo yang digunakan konsumen tersebut, pengemudi diikat lagi dengan kebijakan–kebijakan yang wajib dipenuhi.

Bila tidak dipenuhi, maka hak atau insentif pengemudi tersebut akan hangus bahkan ditambah lagi dengan denda yang tidak berprikemanusiaan.

“Setelah mempelajari dan melakukan diskusi dengan jaringan kerja ADO di daerah mengenai Revisi Permenhib 32/2016, kami menyetujui dan meminta agar revisi tersebut segera disahkan,” tegasnya.

Namun, pihaknya juga memberikan usulan bahwa penentuan kuota tidak berlaku surut dengan dasar pertimbangan, untuk menghindari atau mengantisipasi monopoli dan atau dominasi dari kapitalis di sektor transportasi online.

Selain itu, menjaga eksistensi pelaku bisnis online yang bersifat ekonomi kerakyatan dan pemerataan ekonomi di sektor transportasi online. Lalu, untuk menghindari besarnya resiko kredit macet perbankan dari sektor kredit kendaraan.

Halaman
12
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help