WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Pilkada DKI Jakarta

Tim Anies- Sandi Pertanyakan Permintaan 500.000 Blanko e-KTP Dinas Dukcapil DKI Jakarta

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi, membantah bahwa pihaknya melakukan kecurangan untuk Pilgub DKI 2017.

Tim Anies- Sandi Pertanyakan Permintaan 500.000 Blanko e-KTP Dinas Dukcapil DKI Jakarta
Kompas.com
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Mohamad Yusuf

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mohamad Taufik, mempertanyakan permohonan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dikeluarkannya 500.000 blanko KTP elektronik.

Karena sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono atau Soni, menyebutkan hanya butuh hanya butuh 57.000 blanko.

“Kenapa Dukcapil DKI memintanya 57.000 blanko? Padahal Sumarsono, menyebut hanya butuh 57.000 blanko. Ini harus diantisipasi karena takutnya justru disalahgunakan untuk kepentingan Pilgub 2017,” kata Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

Pasalnya dengan banyaknya blanko yang diterima nanti, dikhawatirkan justru akan digunakan untuk warga yang sebenarnya tidak berhak.

Dengan kata lain ada keterlibatan Dukcapil untuk memainkan penyerahan e-KTP untuk keperluan pencoblosan pada putaran kedua nanti.

Selain itu, berdasarkan evaluasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Putaran Pertama, dibantu oleh tim alumni ITB, pihaknya menemukan sekitar 300.000 lebih DPT invalid di Jakarta dengan 12 kategori.

“Seperti di Jakarta Barat. NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tidak berjumlah 16 digit saja ada 12.174, NIK berakhiran "0000" ada 7, NIK Kode kab/kota "00" ada 67, Kartu keluarga (KK) berdomisili diluar DKI 2.963, KK berdomisili diluar Jakarta Barat ada 4604,” jelasnya.

Selain itu, KK format tanggal perekaman tidak terbaca format tanggal ada 1009, KK terbit sebelum 2005 ada 147, KK terbit setelah penetapan DPT 6 Desember 2016 ada 620, NIK format tanggal tidak terbaca atau tidak sesuai jenis kelamin ada 3.650.

Kemudian, NIK Kode propinsi diluar dalam wilayah kependudukan ada 15, NIK Kode Kabupaten/kota diluar dalam wilayah kependudukan 2805, dan NIK Kode kecamatan diluar dalam wilyah kependudukan ada 792. Total dari 12 kategori itu berjumlah 28.853 daftar pemilih invalid.

Halaman
12
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help