WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

SK KPU DKI Sah karena Kalau Tidak Sah Otomatis Perolehan Suara Ahok di Putaran Pertama Batal

Jika kemudian ada pihak yang menyatakan SK 49 tidak sah, maka secara otomatis Pilkada putaran pertama tidak sah.

SK KPU DKI Sah karena Kalau Tidak Sah Otomatis Perolehan Suara Ahok di Putaran Pertama Batal
Warta Kota/Dwi Rizki
Margarito Kamis 

WARTA KOTA, SUNTER -- Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai, Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sah.

SK yang berisi masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta ini digugat oleh cagub petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Bawaslu dengan alasan merugikan pihaknya.

Menurut Margarito, SK 49 sah karena KPU DKI diperintahkan oleh KPU RI. Artinya KPU DKI diperintahkan dengan aturan KPU RI.

"Secara hukum sah," kata Margarito saat memberi keterangan sebagai saksi di Musyawarah Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 di Bawaslu DKI Jakarta, Jalan Danau Sunter III, Sunter, Jakarta Utara, Senin (20/3/2017).

Margarito menambahkan, jika kemudian ada pihak yang menyatakan SK 49 tidak sah, maka secara otomatis pilkada putaran pertama tidak sah.

Sebab, pilkada putaran pertama juga menggunakan aturan KPU DKI.

"Mereka punya kewenangan. Kalau tidak punya kewenangan, putaran pertama tidak sah. Begitu pula dengan suara yang diperoleh," ujar Margarito.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help