Home »

News

» Jakarta

Kebijakan Baru Imigrasi Jangan Mempersulit Pembuatan Paspor

Ditjen Imigrasi membuat kebijakan baru pembuatan paspor tertentu dengan keharusan mencantumkan deposito tabungan minimal Rp 25 juta.

Kebijakan Baru Imigrasi Jangan Mempersulit Pembuatan Paspor
KOMPAS.COM/I MADE ASDHIANA
Ilustrasi paspor. 

WARTA KOTA, WARTA KOTA-Per 1 Maret Kebijakan baru dalam pembuatan paspor baru ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dengan mencantumkan deposito tabungan minimal Rp 25 juta.

Syarat itu hanya ditujukan untuk orang-orang yang diduga kuat tenaga kerja ilegal.

Selain itu juga ada pula persyaratan lain bagi pemohon paspor dengan tujuan selain kerja.

Adanya kebijakan tersebut masih ada baberapa warga yang belum mengetahui kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Seperti halnya Awil (38) salah satu warga yang mengurus paspor.

Ia mengaku belum mengetahui informasi tersebut dan berharap tidak ada kerumitan dalam pembuatan paspor.

"Saya baru tahu malahan, mudah-mudahan sih tidak dipersulit karena sebelumnya tidak ada kesulitan dalam pengurusan paspor," katanya kepada Warta Kota saat ditemui di Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta pusat, Senin (20/3/2017).

Sementara itu Geka (53), salah seorang warga mengatakan, penerapan kebijakan ini perlu disosialisasikan dengan baik.

Ia mengaku belum jelas akan kebijakan tersebut.

"Kalo saya rasa harus ada sosialisasi karena saya saja mengetahui informasi ini sekilas dari berita televisi," katanya.

Menurutnya kebijakan ini baik untuk menghindari maraknya tenaga kerja ilegal. Namun masyarakat juga harus tahu apa yang mendasari kebijakan tersebut.

"Kebijakan seperti ini saya rasa sangat bagus, karena menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, karena banyak juga warga yang pergi keluar negeri, nah hal ini juga sebagai bentuk keamanan juga bagi warga yang keluar negeri," katanya.

Ia juga berharap agar adanya kejelasan penerapan peraturan bagi pemohon yang bertujuan selain kerja dan jangan mempersulit pemohon yang ingin ke luar negeri bukan untuk bekerja.

"Kalo emang terlihat jangal langsung proses saja, tapi kalo memang tidak ada masalah saya harap sih jangan sampai dibuat ribet," katanya. (Joko Supriyanto)

Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help