WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Kalah di PTUN, Pembangunan Depo MRT di Pulau K Terancam Batal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baru saja merencanakan pembangunan depo kereta Mass Rapid Transit (MRT) di Pulau K, Ancol, Jakarta Utara.

Kalah di PTUN, Pembangunan Depo MRT di Pulau K Terancam Batal
Warta Kota
Sekda DKI Saefullah 

WARTA KOTA, GAMBIR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, baru saja merencanakan pembangunan depo kereta Mass Rapid Transit (MRT) di Pulau K, Ancol, Jakarta Utara.

Namun, rencana pembangunan tersebut, terancam batal.

Pasalnya putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan pihak nelayan yang membatalkan SK Gubernur DKI Nomor 2485 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau K.

Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah, mengatakan bahwa pihaknya baru saja menggelar rapat masalah lahan MRT.

Ternyata luas di Ancol Timur yang rencananya dibangun untuk depo MRT tidak memadai. Pasalnya, tanah milik Pemprov DKI Jakarta hanya empat hektar.

Sementara, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan depo minimal harus seluas enam hektar.

"Ada ide juga karena lahan terbatas, dibangun double decker. Yaitu deponya bertingkat. Tapi kalau tidak bisa juga kami berencana mau perpanjang sampai pulau reklamasi Utara Ancol. Di Pulau K," kata Saefullah, ditemui di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).

Jaraknya hanya 1 km dari Ancol Timur. Sedangkan lahannya memiliki seluas 30 hektar.

Namun, untuk kesiapan lahan tersebut, pihaknya akan mengecek kontur tanah.

"Untuk di Kampung Bandan, kami masih minta jawaban dari MRT. Minggu besok kami akan rapat sekali lagi supaya fix ketika kami rapat kerja dengan DPRD," katanya.

Halaman
12
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help