WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Grab Tolak Penetapan Tarif Atas Bawah Taksi Online karena akan Rugikan Pelanggan

Sejumlah poin dalam revisi PM 32 tersebut bernuansa proteksionis dan tidak pro terhadap palnggan.

Grab Tolak Penetapan Tarif Atas Bawah Taksi Online karena akan Rugikan Pelanggan
Warta Kota/Acep Nazmudin
Grab juga mempermasalahkan soal aturan pengemudi harus memindahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi atas nama badan hukum atau koperasi. 

WARTA KOTA, SETIABUDI -- Perusahaan penyedia platform pemesanan kendaraan, Grab menolak penerapan tarif batas atas bawah yang tertuang dalam revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016.

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata menyebut, sejumlah poin dalam revisi PM 32 tersebut bernuansa proteksionis dan tidak pro terhadap palnggan.

"Penetapan harga ini sebagai bentuk intervensi pemerintah sehingga akan memaksa pelanggan untuk membayar lebih dari yang mereka butuhkan," kata Ridzki dalam konferensi pers di Kantor Grab, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2017).

Peraturan ini, menurut dia, sama halnya dengan industri transportasi era lama yang ketinggalan zaman, sebagaimana penetapan tarif yang dilakukan para pelaku usaha transportasi konvensional.

"Karena kami yakin bahwa penetapan harga yang fleksibel ini, menjawab kebutuhan pasar dan merupakan pendekatan yang paling efisien," ujar dia.

Selain soal penetapan tarif atas bawah, Grab juga menolak peraturan kuota kendaraan yang harus dimiliki oleh koperasi berbadan hukum.

Menurut Ridzki, penetapan kuota kendaraan hanya akan mengarah pada monopoli dan membatasi jumlah konsumen yang dapat menikmati layanan seperti Grab.

"Lebih jauh lagi, pembatasan ini akan mempengaruhi kesejahteraan ratusan riniitra pengemudi dan keluarganya yang bergabung dengan Grab," kata dia.

Grab juga mempermasalahkan soal aturan pengemudi harus memindahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi atas nama badan hukum atau koperasi.

"Dibanding dua poin sebelumnya, ini yang paling kami khawatirkan, karena hal ini akan merampas kesempatan mereka untuk memiliki mobil sendiri karena harus diserahkan ke pihak koperasi, ini bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan," kata dia.

Dengan penolakan ini, menurut Ridzki, Grab meminta pemerintah menunda penerapan PM 32 pada 1 April 2017 mendatang.

"Kami mewakili pengguna layanan memohon pemerintah untuk memperpanjang masa tenggang revisi PM 32 hingga 9 bulan, sampai mendapatkan peraturan yang lebih baik," kata dia.

Seperti diketahui, PM Perhubungan No 32 Tahun 2016 ini tengah direvisi untuk kedua kalinya. Uji publik pertama telah dilaksanakan sebelumnya di Jakarta dan yang kedua dilakukan di Makassar.

Terdapat 11 pokok materi krusial dalam revisi PM 32 Tahun 2016 ini, meliputi 1) jenis angkutan sewa; 2) kapasitas silinder mesin kendaraan; 3) batas tarif angkutan sewa khusus; 4) kuota jumlah kendaraan angkutan sewa khusus; 5) kewajiban STNK berbadan hukum; 6) pengujian berkala/ KIR; 7) Pool; 8) Bengkel; 9) Pajak; 10) Akses Dashboard; dan 11) Sanksi. (Acep Nazmudin)

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help