WartaKota/
Home »

Depok

Dishub Depok akan Tindak Ojek Online Mangkal di Bahu Jalan

Mereka akan ditindak tegas dengan menggembok kendaraan mereka dan diproses untuk dikenakan denda sesuai peraturan yang ada.

Dishub Depok akan Tindak Ojek Online Mangkal di Bahu Jalan
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Sosialisasi larangan parkir di bahu jala ke pengemudi ojek online oleh Dishub Depok di Jalan Kartini, Pancoran Mas, Depok, Rabu (15/3/2017). 

WARTA KOTA, DEPOK -- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok selama beberapa hari belakangan ini aktif melakukan sosialisasi larangan parkir atau mangkal atau ngetem bagi sepeda motor pengemudi ojek online di bahu jalan dan trotoar jalan.

Sebab nantinya Dishub akan menindak tegas setiap kendaraan termasuk sepeda motor ojek online yang mangkal atau memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan di trotoar jalan.

Penertiban atau penindakan dilakukan untuk mengurangi dampak kemacetan akibat banyaknya sepeda motor ojek online yang mangkal di sisi jalan di sejumlah ruas jalan utama di Depok.

Kepala Dishub Depok Gandara Budiana menuturkan pihaknya sudah seringkali menghalau dan memperingatkan pengemudi ojek online agar tidak memarkirkan kendaraannya di sisi jalan saat menunggu penumpang.

Namun tampaknya hal itu terus berulang dan kerap terjadi di sejumlah ruas jalan diantaranya di depan sejumlah pusat perbelanjaan di Jalan Margonda Raya, di Jalan Arif Rachman Hakim, di Jalan Nusantara, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kartini, dan di Jalan Juanda.

Karenanya, pihaknya kali ini melakukan sosialiasi bahwa nantinya ojek online yang parkir di sisi jalan akan ditindak tegas dengan menggembok kendaraan mereka dan diproses untuk dikenakan denda sesuai peraturan yang ada.

"Karena sudah cukup sering diperingatkan dan selalu saja ada yang tetap mangkal, maka nantinya kita akan tindak tegas," kata Gandara, Rabu (15/3/2017).

Kepala Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Dishub Depok, Sariyo Sabani mengatakan penertiban dan penindakan kendaraan yang mangkal di bahu jalan berdasarkan sejumlah peraturan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang atuan lalu lintas, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 tahun 2012, dan Perda Kota Depok Nomor 16 tahun 2012 tentang ketertiban umum.

"Saat penindakan tentunya kami menggandeng Satpol PP Depok dan kepolisian," kata Sariyo.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help