Peradi dan The Law Society of Hong Kong Kukuhkan Kerjasama Bidang Hukum

Kedua lembaga tersebut berkomitmen untuk meningkatkan kualitas profesi dan pelayanan di bidang hukum

Peradi dan The Law Society of Hong Kong Kukuhkan Kerjasama Bidang Hukum
Warta Kota/Feryanto Hadi
MoU ditandatangani oleh Fauzie Yusuf Hasibuan, Ketua Umum Peradi dan Thomas So, Presiden The Law Society of Hong Kong 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan The Law Society of Hong Kong menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang peningkatan kerja sama antara kedua lembaga profesi di bidang hukum tersebut.

MoU ditandatangani oleh Fauzie Yusuf Hasibuan, Ketua Umum Peradi dan Thomas So, Presiden The Law Society of Hong Kong di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Kedua lembaga tersebut berkomitmen untuk meningkatkan  kualitas profesi dan pelayanan di bidang hukum.

Selain itu, secara strategis memajukan pengetahuan tentang sistem hukum di kedua negara. 

Khususnya bagi para pelaku usaha di Indonesia dan Hong Kong, kerjasama antara Peradi dan the Law Society of Hong Kong ini juga akan memfasilitasi pertukaran informasi dan meningkatkan kepercayaan satu sama lain sebagai mitra bisnis dan investasi. 
 
Setiap anggota dari kedua lembaga tersebut nantinya juga akan mendapatkan akses terhadap pelayanan dan jasa dari masing-masing lembaga seperti akses terhadap penasihat hukum dan konseling. 
 
“Indonesia dan Hong Kong memiliki hubungan dagang dan investasi yang sangat erat, namun terkadang para pelaku usaha memerlukan pengetahuan mengenai sistem hukum masing-masing  dalam menjalankan peluang bisnis,” ujar  Fauzie Yusuf Hasibuan, Ketua Umum PERADI melalui rilisnya.

"Di sinilah Peradi dan The Law Society of Hong Kong memegang peran penting untuk mendukung agar informasi tentang sistem dan pelayanan hukum di kedua negara dapat diakses oleh para pelaku usaha,” katanya. 
 
Indonesia dan Hong Kong, kata Fauzi, menjadi aktor penting dalam perdagangan dan investasi regional.
 
Kedua lembaga tersebut juga mengadakan diskusi panel hari ini tentang sistem hukum  dan potensi perdagangan dan investasi di Indonesia dan Hong Kong.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2016, Cina dan Hong Kong  merupakan penanam modal luar negeri yang penting bagi Indonesia disamping Singapura, Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Australia.

“The Law Society of Hong Kong menyajikan informasi penting bagi para pelaku usaha dan advokat Indonesia tentang sistem hukum di Hong kong dan bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dalam konteks kerja sama One Belt One Road Policy Cina dengan Hong Kong sebagai pintu masuk,” kata  Fauzie.

One Belt One Road Policy merupakan kebijakan Cina dalam meningkatkan konektivitas perdagangan dan kemaritiman antara negara di Eropa dan Asia.

Hal ini relevan dan serupa dengan program tol laut Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah baik di dalam maupun luar negeri.  Diskusi dihadiri oleh para advokat serta foreign counsel, praktisi hukum dan pelaku usaha/bisnis.

Turut hadir sebagai panelis Badan Koordinasi Penanaman Modal, kantor advokat Assegaf Hamzah & Patners dan Akset Law, serta Kantor Perwakilan Perdagangan dan Ekonomi Hong Kong di Jakarta

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help