Korban Dua Pekan Tanpa Pendapatan Kebijakan Pengandangan Kendaraan Harus Manusiawi

Ubaidillah (42) harus kehilangan pendapatan, selama dua pekan, akibat kendaraan dikandangkan Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI.

Korban Dua Pekan Tanpa Pendapatan Kebijakan Pengandangan Kendaraan Harus Manusiawi
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Ilustrasi. Jajaran petugas melakukan penertiban dan razia. 

WARTA KOTA, PULOGADUNG -- Sejumlah masyarakat mengeluhkan mudahnya petugas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta melakukan pengandangan kendaraan yang dianggap melakukan pelanggaran.

Seperti diungkapkan Ubaidillah (42) yang harus kehilangan pendapatan, selama dua pekan akibat kendaraannya dikandangkan oleh Suku Dinas Perhuhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.

"Mobil saya dikandangkan sejak 14 Februari. Saya sudah jalani sidang tanggal 24 Februari. Tapi usai sidang kendaraan saya belum bisa keluar. Katanya harus melampirkan syarat keterangan Kir resmi," katanya ditemui di kantor Sudinhubtrans Jaktim, Rawamangun, Kamis (2/3).

Ubaidillah kembali harus menyempatkan waktu membuat surat pernyataan yang diminta. Dan pada Kamis ini ia mencoba kembali mengurus surat rekomendasi pengeluaran mobil box miliknya di kantor Sudinhubtrans. Jika rekomendasi keluar, ia mengambil kendaraannya di Terminal Pengandangan Pulogebang.

"Bayangkan bagaimana repotnya. Rumah saya di Ciracas, harus bolak -balik urus ini. Kalau ngurusnya mudah sih nggak papa," jelasnya.

Ubaidillah juga mempertanyakan tindakan petugas Sudinhubtrans Jaktim yang dinilainya tidak memikirkan aspek manusiawi dalam menjalankan tugas.

"Mobil saya dikandangkan hanya gara-gara ban belakang pakai vulkanisir. Saya sudah minta supaya ditilang saja kalau memang salah. Soalnya mobilnya untuk kerja dan surat-surat saya juga lengkap. Tapi petugas ngotot mengkandangkan mobil saya," jelasnya.

Warga lain, Amal (52), juga menyayangkan mudahnya petugas melakukan pengandangan kendaraan. Ia datang ke kantor Dalops Sudinhubtrans Jaktim pada Kamis siang untuk meminta pengajuan tanggal sidang.

"Mobil saya Kijang jenis pikup dikandangkan karena saya hanya bawa fotokopi STNK. Saya sudah bilang, surat aslinya masih digunakan untuk keperluan mutasi di Samsat Bekasi makanya saya bawa yang fotokopian."

"Saya tidak masalah ditindak. Tapi saya coba meminta supaya jadwal sidangnya dimajuin. Janganlah tanggal 24 (Maret). Itu terlalu lama. Belum tentu juga mobil bisa keluar cepat usai sidang. Sementara mobilnya kan itu buat kerja," Amal menyesalkan.

Namun kedatangan Amal berakhir kecewa lantaran permohonannya untuk percepatan sidang ditolak. "Ya terpaksa harus menunggu. Yang saya kecewakan mobilnya jadi tidak bisa untuk kerja," Amal menambahkan.

Kasie Dalops Sudinhubtrans Jakarta Timur Slamet Dahlan mengungkapkan, kebijakan pengandangan yang dilakukan pihaknya selalu dilandasi dengan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan, tindakan pengandangan untuk membuahkan efek jera.

"Jadi kami pasti selalu lakukan tindakan preventif dan memberikan imbauan. Tapi untuk memberikan efek jera, terpaksa kami lakukan pengandangan. Apalagi jika kendaraan mengabaikan tidak memenuhi standar keamanan," ujarnya.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved