Opini Pembaca

Etika Bisnis dalam Kasus Pajak Google

Hal ini mutlak diperlukan mengingat betapa besarnya kontribusi pajak terhadap keberlangsungan kehidupan suatu negara.

Etika Bisnis dalam Kasus Pajak Google
Dok. Google
Gambar tema Google 

PALMERAH, WARTA KOTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus berupaya agar Google Asia Pacific Pte Ltd mengejar kewajiban pajak di negeri ini.

Sekalipun Google berkeras hanya akan membayar pajak di Indonesia, jika skema pajaknya sama dengan di London, Inggris.

Dalam perkara pajak ini, DJP menggunakan skema Bentuk Usaha Tetap (BUT) terhadap Google, yang dikaitkan dengan eksistensi atau kehadiran fisik.

Kasus pajak Google di Indonesia juga pernah terjadi di Perancis dan Italia. Alasannya, karena kehadiran mereka di Perancis dan Italia hanyalah perwakilan atau agen dari kantor pusat di Irlandia sehingga tidak mempunyai kewenangan besar, misalnya untuk menyetujui kontrak dengan klien.

Jika penyelesaian pajak Google di Indonesia tetap menggunakan skema BUT ini, maka pengujian kehadiran fisik akan mengacu kepada Pasal 5 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Singapura.

Mengapa Singapura? Karena di negara itu lah Google Asia Pacific, Pte Ltd berdomisili dan menerima penghasilan dari Indonesia.

Untuk melakukan pengujian keberadaan Google di Indonesia, teknik pengujian yang dilakukan oleh parlemen Inggris dapat dijadikan sebagai role model.

Pada tahun 2015, parlemen dan pemerintah Inggris menemukan bukti valid mengenai keberadaan BUT dari Google di Inggris.

Di mana, karyawan Google di Inggris dapat bertindak sebagai dependence agent, yakni mempunyai kewenangan untuk menyetujui kontrak dan melaksanakan isi kontrak tersebut tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan kantor pusat mereka di Irlandia.

Dalam proses penjualan, termasuk proses negosiasi dan kesepakatan harga, dilakukan oleh Google di Inggris.

Halaman
123
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help