WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Pilkada DKI Jakarta

KPU DKI Jakarta Bakal Evaluasi Pilkada Putaran Pertama

Tingkat partisipasi pemilih yang meningkat cukup pesat harus diimbangi dengan kesigapan petugas serta jumlah surat suara.

KPU DKI Jakarta Bakal Evaluasi Pilkada Putaran Pertama
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Ilustrasi. 

WARTA KOTA, SENEN -- Banyaknya berbagai permasalahan mulai dari banyaknya warga yang tidak mendapatkan undangan, kekurangan surat suara hingga tidak dapat melakukan pencoblosan pada hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada Rabu (15/2/2017) lalu, menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.

Komisioner KPUD DKI Jakarta, Dahliah Umar menegaskan, jika pihaknya telah melakukan evaluasi bersama dengan Bawaslu dengan sejumlah poin evaluasi, antara lain tingkat partisipasi pemilih yang meningkat cukup pesat harus diimbangi dengan kesigapan petugas serta jumlah surat suara.

Selain itu, hal lainnya yang harus ditekankan dalam evaluasi adalah jumlah logistik yang harus seimbang dibandingkan dengan jumlah DPT. Namun, demikian dari hasil evaluasi ditekankan adanya perhatian pada prosedur pemungutan suara.

Menurutnya adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilaporkan kekurangan surat suara disebabkan banyaknya warga yang sebelumnya tidak terdaftar baik di DPT maupun DPT tambahan (DPTb).

"Jadi kondisi surat suara jika menurut DPT dan DPTb yang sudah kita data itu cukup. Tetapi banyak warga yang selain tidak terdaftar di DPT juga tidak ada di DPTb, sudah begitu tidak punya KTP-el maupun suket juga," kata Dahliah pada Jumat (17/2).

Dahliah pun menegaskan pendataan DPTb pada putaran pertama terus dilakukan seiring masuknya data jumlah suara dari seluruh TPS. KPU DKI menargetkan data perolehan suara dari TPS akan sudah masuk ke server database KPU pada 25 Februari mendatang. Sehingga, jika penghitungan suara akan diambil keputusan adanya putaran kedua, KPU DKI akan melakukan input data terhadap DPTb putaran pertama untuk dimasukkan ke dalam DPT.

"Karena DPT putaran kedua adalah DPT putaran pertama ditambah DPTb. Yang sebelumnya menggunakan KTP-el dan suket di putaran pertama akan mendapat formulir C6 untuk menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua," kata Dahliah.

Dahliah mengatakan target penyelesaian input data DPTb putaran pertama menjadi DPT ini akan selesai pada 4 Maret mendatang. Sehingga, warga yang belum masuk menjadi DPT lebih dari tanggal tersebut karena baru mengurus domisili maupun administrasi kependudukan, akan menjadi DPTb pada putaran kedua.

"Warga tersebut bisa memilih hanya menggunakan KTP-el maupun suket. Bisa didaftarkan ke kami atau KPU setempat," kata Dahliah.

Dahliah menyatakan banyaknya warga yang belum terdaftar baik dalam DPT maupun DPTb disebabkan petugas KPU DKI menemui berbagai kendala saat melakukan pemutakhiran data. Kendala tersebut di antaranya ditemui di perumahan elit dan apartemen.

"Ini fakta, kami tidak melebihkan. Sudah bersinergi dengan lurah, RT dan RW saja untuk bisa tembus masuk mendata warga, masih tidak bisa juga. Kalau perumahan elit itu banyak yang warganya tidak ada di rumah atau sulit juga ditemui. Ketika sosialisasi di kelurahan, warganya tidak mau datang," ujarnya.

Dari berbagai kesulitan tersebut, Dahliah menyatakan mau tidak mau KPU DKI hanya bisa mengandalkan sosialisasi lewat iklan layanan masyarakat, sosial media dan internet. Dahliah berharap untuk putaran kedua, masyarakat yang sibuk bisa lebih aktif mencari tahu mengenai prosedur administrasi mendaftarkan diri menjadi pemilih.

KPU DKI pun akan memberi pemahaman lebih mendalam lagi kepada setiap petugas pemungutan suara agar bisa menjelaskan dengan baik prosedur pemilihan pada warga yang ingin memilih pada saat hari H.

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help