WartaKota/
Home »

News

» Jakarta

Pilkada DKI Jakarta

Ada Mobilisasi Massa di Cengkareng Timur Saat Pilkada

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, menduga adanya mobilisasi massa pada saat pemungutan suara Pilkada DKI

Ada Mobilisasi Massa di Cengkareng Timur Saat Pilkada
Kompas.com
Pasangan calon cagub-cawagub berfoto bersama seusai acara pengundian nomor urut pasangan cagub dan cawagub, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (25/10/2016) malam. Acara pengundian nomor urut ini dihadiri oleh ribuan pendukung dari ketiga pasang calon. 

WARTA KOTA, TANJUNGPRIOK - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, menduga adanya mobilisasi massa pada saat pemungutan suara Pilkada DKI, Rabu (15/2/2017).

Mimah Susanti selaku ketua Bawaslu DKI mengatakan, potensi mobilisasi massa itu dinilai dari banyaknya pemilih kategori daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Potensi mobilisasi massa untuk pemilih DPTb di rusun, apartemen, maka Bawaslu akan melakukan penelusuran lebih lanjut," kata Mimah di Kantor Bawaslu DKI, Sunter Agung, Jakarta Utara, Jumat (17/2/2017).

Mobilisasi massa, kata Mimah dilakukan untuk mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu.

"Pukul 12.00-13.00, pemilih punya potensi dimobilisasi karena dia pake kategori DPTb. Modalnya hanya e-KTP karena tidak terdaftar dalam DPT. Kami telusuri itu," kata dia.

Contoh total DPT ditambah 2,5 persen di TPS 89 berjumlah 526 surat suara. Dan pemilih DPT yang mencoblos sebanyak 342 suara.

Lalu DPTb yang memanfaatkan hak suaranya ada 136 suara dan sisanya 48 surat suara tak terpakai. Padahal, surat pernyataan yang disediakan untuk pemilih DPTb hanya 20 di setiap TPS.

"Di Cengkareng Timur itu dia pake DPTb difotokopi ratusan orang. Itu yang namanya mobilisasi. Tapi kan menemukan seseorang yang mengarahkan ke paslon tertentu ini enggak mudah, enggak kelihatan," ucap Mimah.

Menurut Mimah mobilisasi massa dapat berpotensi pada dugaan politik uang yang dilakukan pihak-pihak tertentu.

Adapun orang melakukan politik uang dikenakan sanksi Pasal 187 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dipidana dengan hukuman 36-72 bulan hukuman penjara dan denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar. (Faizal Rapsanjani)

Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help