Kapolda Metro Jaya Larang Rencana Aksi 112 di Jakarta

Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan melarang rencana aksi "112" yang diagendakan akan berlangsung pada Sabtu, 11 Februari 2017.

Kapolda Metro Jaya Larang Rencana Aksi 112 di Jakarta
Kompas.com
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan seusai perayaan HUT PKPI di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017). 

WARTA KOTA, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan melarang rencana aksi "112" yang diagendakan akan berlangsung pada Sabtu, 11 Februari 2017.

"Kami sampaikan bahwa kami Polda Metro Jaya melarang kegiatan long march tersebut. sekali lagi kami Polda Metro Jaya melarang karena ada aturan yang menyatakan larangan itu," kata Iriawan di lingkungan lapangan Time Futsal Jakarta, Selasa (7/2/2017). 

Baca: Soal Rencana Aksi 11 Februari, Anies Baswedan Hanya Sarankan ini

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI berencana menggelar aksi pada 11 Februari 2017 atau 112.

Mereka akan berkumpul di Masjid Istiqlal kemudian berjalan menuju Monas dan berlanjut ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) kemudian kembali lagi ke Monas untuk membubarkan diri. 

Baca: Ketua Umum MUI Mengaku Belum Mengetahui Unjuk Rasa Tanggal 11,12 dan 15 Februari

"Ada UU No 9 tahun 1998 bahwa jalan itu adalah untuk kepentingan umum, makanya kami sebutkan Pasal 6 berbunyi bagi warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum harus memenuhi ketentuan dan wajib bertanggung jawab. Pertama menghormati hak kebebasan orang lain, di sana orang bebas berjalan tapi terganggu dengan long march karena massa yang besar," ungkap Iriawan.

Syarat selanjutnya adalah mematuhi aturan-aturan moral yang dilakukan oleh umum misalnya ada kegiatan bersekolah atau beribadah atau ingin pergi ke kantor atau ada yang sakit akan terhambat karena aksi tersebut.

Syarat ketiga adalah mentaati hukum dan perundangan yang berlaku, artinya bila aksi dilakukan di Jakarta maka ada aturan dalam Peraturan Gubernur yang melarang aksi tersebut.

"Kemudian mengganggu keamanan dan ketertiban umum, karena jalan itu untuk umum sehingga mengganggu situasi keamanan dan ketertiban umum di lokasi tersebut, yang berikut adalah menjaga keutuhan dan persatuan bangsa," ungkap Iriawan.

Halaman
12
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved