Kapolda Minta Urungkan Niat Unjuk Rasa 11,12 dan 15 Februari

Pada tanggal 11 Februari, massa akan melakukan salat subuh di masjid Istiqlal kemudian melakukan long march menuju kawasan Bundaran HI.

Kapolda Minta Urungkan Niat Unjuk Rasa 11,12 dan 15 Februari
Warta Kota
Kapolda Metro Jaya, Irjen Moch Iriawan 

WARTA KOTA, SENEN - Soal kabar akan ada aksi unjuk rasa pada tanggal 11,12, dan 15 Februari 2017, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengimbau untuk warga yang melakukan unjuk rasa agar berlangsung tertib sesuai aturan hukum berlaku.

Iriawan mengaku sudah mendapatkan informasi terkait rencana aksi tersebut. Pada tanggal 11 Februari, massa akan melakukan salat subuh di masjid Istiqlal kemudian melakukan long march menuju kawasan Bundaran HI - MH Thamrin - Monas.

"Berkaitan dengan itu ada jugavpengumpulan masa di tempat lain tanggal 12 ada kegiatan khataman lalu juga tanggal 15 ada solat subuh bersama dan langgar masjid lain," kata Iriawan saat mengikuti pertemuan bersama membahas pengamanan dan ketahanan saat Pilkada DKI 2017, di KPU DKI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2017).

Terkait rencana aksi 15 Februari 2017 yang bertepatan dengan hari pemungutan suara, lanjut Iriawan, massa akan bergerak menuju tempat pemungutan suara (TPS).

"Setelah subuhan mereka akan ke TPS dimana akan mencoblos dan mengawasi TPS. Padahal kita tau TPS sudah ada pengawas dan saksi yang ada dari panitia polri dan linmas juga ikut mengawasi," jelasnya.

"Oleh sebab itu kami imbau khususnya mematuhi peraturan UU yang berlaku," sambung Iriawan.

Iriawan mengacu pada UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum.

Dalam Pasal 6 berbunyi, Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. Menghormati hak dan kebabasan org lain.
b. Menghormati aturan moral yg diakui umum.
c. Mentaati hukun perundangan berlaku.

"Jadi tidak ada tidak boleh mengganggu ketertiban umum, dimana jalan tersebut adalah jalan umum yang hari itu dipakai untuk kegiatan umum, baik ke kantor skolah RS, dsb," imbuhnya.

Jika terdapat aksi massa yang menyalahi aturan, maka pihak kepolisian berhak membubarkan unjuk rasa tersebut.

"Ada ketentuannya untuk kami Polisi membubarkan, tentu dibantu TNI. Kemudian juga yang lainnya, bila melalakukan tindak pidana bahwa pelaku penyampaian pendapat muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai UU," tegasnya.

Iriawan mengimbau ketika hari pencoblosan untuk tidak ada yang menghalangi hak pemilih, atau memaksa memilih paslon tertentu dengan melakukan politik uang.

"Harap masyarakat semua yang telah saya sebut tadi bisa mengurungkan niat sehingga kondisi aman kondusif lancar berikan kebebasan pada rakyat sesuai hatinuraninya," harapnya. (Faizal Rapsanjani)

Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help