Bisnis

Pengajuan Perolehan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Dongkrak Daya Saing

Industri plastik yang memperoleh fasilitas BMDTP dapat meningkatkan daya saing produknya sehingga dapat merebut pasar di dalam negeri maupun ekspor.

Pengajuan Perolehan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Dongkrak Daya Saing
tribunnews.com
Kementerian Perindustrian mendorong perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor untuk memanfaatkan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDP). Industri plastik paling banyak yang mengajukan usulan BMDTP. 

PALMERAH, WARTAKOTALIVE.COM-Kementerian Perindustrian mendorong perusahaan industri padat karya yang berorientasi ekspor untuk memanfaatkan fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDP).
Direktur Industri Kimia Hilir, Kementerian Perindustrian, Teddy C Sianturi mengatakan, pemanfaatan fasilitas itu diyakini dapat mendongkrak daya saing industri nasional.

Berdasarkan data yang diperolehnya dari PT Surveyor Indonesia saat dilakukan sosialisasi BMDTP pada pekan lalu, lanjut Teddy, tercatat sudah ada 42 perusahaan industri sektor plastik yang mengajukan usulan untuk memperoleh fasilitas BMDTP tahun 2017 dengan nilai pagu Rp 100 miliar.

"Ada pula enam perusahaan industri kosmetik yang mengajukan usulan untuk memperoleh BMDTP dengan nilai pagu Rp 15 miliar," kata Teddy dalam siaran persnya, Rabu (28/12/2016).

Teddy Sianturi mengakui, perusahaan industri kimia hilir, terutama industri plastik yang memperoleh fasilitas BMDTP, dapat meningkatkan daya saing produknya sehingga dapat merebut pasar di dalam negeri maupun ekspor.

“Pernah dengar enggak, soal industri plastik kita yang gulung tikar? Nggak ada kan! Itu menandakan bahwa industri plastik kita bisa bersaing dan mampu bertahan hidup. Tahun ini, industri plastik diperkirakan bisa tumbuh enam sampai tujuh persen per tahun. Itu cukup menggembirakan dan kegairahan itu juga berdampak positif bagi industri kimia hulu,” kata Teddy.

Bagi perusahaan industri kimia hilir yang berminat mendapatkan fasilitas BMDTP, mereka dapat mengajukan surat permohonan kepada Direktur Industri Kimia Hilir dengan tembusan ke Sekretariat Ditjen IKTA, Kemenperin disertai antara lain dengan jumlah nilai impor dan jumlah BMDTP yang diusulkan.

Pemberian fasilitas BMDTP ini sudah berjalan selama delapan tahun, atau sejak tahun 2008. Hanya saja tak semua industri dapat memanfaatkan fasilitas itu.

Di mana, sesuai ketentuan, barang dan bahan yang mendapat fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk (BMDTP) tersebut adalah barang dan bahan yang belum diproduksi di dalam negeri.

“Kalaupun sudah diproduksi di dalam negeri, barang dan bahan tersebut belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri,” tambah Proyek Manager PT Surveyor Indonesia, M Yusuf Hermawan. (ito)

Penulis: Tri Broto
Editor: Tri Broto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help