Home »

News

Picu Swepping Ormas, Kompolnas Kritisi Surat Edaran Polri

Surat Edaran Polri khususnya Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulon Progo DI Yogyakarta dikritisi oleh Komisi Kepolisian Nasional.

WARTA KOTA, SEMANGGI - Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dikritisi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Pasalnya, surat edaran itu dinilai dapat memicu organisasi masyarakat melakukan sweeping pada Natal yang akan dirayakan umat Nasrani pada 25 Desember 2016 mendatang.

Sebelumnya, Polres Metro Bekasi Kota telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B/4240/XII/2016/Restro Bks Kota tanggal 15 Desember 2016 Perihal imbauan Kamtibmas dan Polres Kulon Progo DIY dengan Nomor:B/4001/XII/2016/Intelkam tertanggal 17 Desember 2016 Perihal imbauan Kambtibmas yang ditujukan kepada para pimpinan perusahaan.

Dalam surat itu ditulis untuk mencegah timbulnya gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bernuansa SARA (suku, ras, agama dan antargolongan), kepada pimpinan perusahaan di wilayah kedua Polres yang menerbitkan surat tersebut dalam memeriahkan dan memperingati Hati Natal 25 Desember 2016 dan Tahun Baru 2017.

Maka, agar pimpinan perusahaan menjamin hak beragama umat Muslim dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non Muslim kepada karyawan/karyawati.

Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti mengatakan, dikeluarkannya Surat Edaran tersebut yang menggunakan Fatwa MUI sebagai dasar hukum adalah keliru.

Karena, Fatwa MUI tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan yang menjadi rujukan bagi dasar hukum di Indonesia.

"Kalau ingin menegakkan penghormatan dan perlindungan kepada kebebasan beragama dan berkeyakinan, justru konstitusi kita sudah menjamin adanya kebebasan beragama serta berkeyakinan tersebut," kata Poengky di Jakarta, Minggu (18/12/2016).

Menurut dia, justru dengan dikeluarkannya Surat Edaran oleh Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulon Progo DIY dikhawatirkan membuat reaksi organisasi kemasyarakatan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yakni sweeping.

Padahal, upaya-upaya sweeping dan main hakim sendiri harus dicegah oleh Polri.

Halaman
12
Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help