Home »

News

» Jakarta

Sumarsono Minta UMP DKI 2017 menjadi Rp 3,8 Juta

Terdapat perbedaan nominal yang cukup signifikan antara UMP DKI Jakarta dengan UMK Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Sumarsono Minta UMP DKI 2017 menjadi Rp 3,8 Juta
Kompas.com
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, mengirimkan surat kepada Menteri Ketenagakerjaan, Rabu (30/11/2016).

Terkait dengan usulan revisi formula penetapan Upah Minimum Peraturan (UMP) Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015. Agar UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,8 juta.

"Serikat pekerja atau buruh di DKI mengusulkan UMP DKI tahun 2017 sebesar Rp 3.831.690. Mereka meminta saya merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan merevisi formula penetapan upah minimum. Itu hasil audiensi dengan perwakilan serikat atau buruh. Hari ini saya kirimkan surat tersebut," kata Sumarsono, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, telah menetapkan UMP DKI tahun 2017 sebesar Rp 3.355.750.

Melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 227 Tahun 2016. Dengan dasar pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Kami memperhatikan dinamika hubungan industrial di Provinsi DKI Jakarta. Terdapat perbedaan nominal yang cukup signifikan antara UMP DKI Jakarta dengan UMK Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang," katanya.

UMK tahun 2017, Kota Bekasi sebesar Rp 3.601.650, lalu Kabupaten Bekasi Rp 3.530.438, dan Kabupaten Karawang Rp 3.605.272.

Hal tersebut dinilai membuat kesenjangan pengupahan yang akan berdampak pada psikologis.

"Karena itu, kami dengan hormat mengusulkan kepada Bapak Menteri untuk dapat merevisi formula penetapan UMP PP Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pengupahan untuk mengurangi kesenjangan yang berdampak psikologis dan sosilogis di DKI dengan daerah sekitar," katanya.

Sumarsono pun mengatakan, agar pengusaha mengikuti kebijakan dari Menaker. Pasalnya, tugas Pemprov DKI hanya menyampaikan aspirasi buruh ke Pemerintah Pusat.

"Soal setuju atau tidak, diserahkan ke Menaker terkait PP 78 th 2015. Prinsip, UMP 2017 sudah sesuai dengan PP tersebut dan tidak akan merevisi Pergub tentang UMP DKI tersebut. Bila tidak sesuai dengan PP 78 tahyn 2015 kecuali PP ini direvisi oleh Pemerintah Pusat," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help