Home »

News

» Jakarta

DPRD DKI Pertanyakan Kajian Perampingan SKPD

DPRD DKI mempertanyakan kajian mengenai perampingan satuan kerja perangkat daerah yang hingga kini belum rampung.

DPRD DKI Pertanyakan Kajian Perampingan SKPD
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Balai Kota DKI Jakarta. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta masih melakukan pembahasan Rancangan peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam rapat tersebut, dewan sempat mempertanyakan masalah kajian Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Kenapa ini langsung diterapkan? Memang kajiannya sudah ada?" kata Merry Hotma, Wakil Ketua Badan Legislatif Daerah (Balegda) DKI Jakarta, saat rapat pembahasan raperda tersebut, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/11/2016).

Menurut Hotma, seharusnya penerapan peraturan tersebut ada kajiannya terlebih dahulu. Apalagi, dalam hal merombak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Artinya, akan ada perubahan dalam sistem dan administrasi di setiap SKPD.

"Kajiannya dahulu, baru bisa diterapkan," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi (ORB) DKI, Dhany Sukma, mengatakan bahwa diusulkan perubahan struktur mengenai jumlah SKPD. Dari sebelumnya 53 menjadi 42.

Sesuai dengan tipologi perangkat daerah.

"Seperti untuk Tipe A, mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja besar, terdiri dari paling banyak 4 Bidang," katanya.

Tipe A sendiri terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Perhubungan, dan lainnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Max Agung Pribadi
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help