Pertamini Bisa Didenda Rp 60 Miliar

Penjualan eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menamakan diri Pertamini, mulai banyak bermunculan di berbagai daerah.

Pertamini Bisa Didenda Rp 60 Miliar
Pertaminilampung.com
Pertamini 

WARTA KOTA, PALMERAH - Penjualan eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menamakan diri Pertamini, mulai banyak bermunculan di berbagai daerah.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memaparkan, usaha Pertamini melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Secara hukum, Agus mengatakan Pertamini bisa terkena hukuman denda Rp 60 miliar.

“Keberadaan Pertamini sangat berbahaya," ujar Agus, Jumat (25/11/2016).

Agus ingin pemerintah bisa tegas menindak keberadaan Pertamini yang semakin menjamur. Karena, selain merugikan Pertamina, Pertamina juga mengecoh masyarakat yang ingin membeli BBM.

“Inilah indahnya Indonesia, yang diurus hanya persoalan SARA, sedangkan urusan pelayanan publik dan keselamatan dibiarkan saja," ujarnya.

Agus menilai, Pertamini tidak memikirkan risiko keamanan. Dalam hal ini, usaha retail BBM sangat rawan dengan risiko kebakaran.

"Undang-undang sudah mensyaratkan bahwa usaha eceran yang dilakukan SPBU harus memiliki kriteria tertentu, seperti lokasi tertentu, tempat yang harus terlindungi, adanya alat pemadam kebakaran, dan sebagainya," papar Agus.

Sementara, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengaku kerap mendapat laporan dari masyarakat yang tertipu dengan keberadaan Pertamini. Pengecer BBM tersebut dinilai publik sebagai unit usaha PT Pertamina (persero).

Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi menegaskan, Pertamini bukan salah satu unit usaha Pertamina. Menurut Eri, Pertamini adalah usaha eceran yang dilakukan di berbagai pelosok.

“Pertamini bukan Pertamina. Pertamini tidak memiliki SOP, tidak memiliki standar, tidak memiliki izin," tegas Eri, Jumat (25/11/2016).

Menurut Eri, keberadaan Pertamini sebenarnya tidak lepas dari kebutuhan pelayanan masyarakat akan BBM di berbagai pelosok. Pada saat bersamaan, terdapat pula beberapa home industry yang membuat dan menjual peralatan pengecer.

"Mereka juga tidak memiliki standar takaran, serta standar keamanan dan keselamatan lingkungan," jelas Eri.

Eri menambahkan, semua petugas Pertamini tidak diakui keberadaannya, baik oleh Pertamina maupun pemerintah. Eri pun berharap Pertamini bisa segera ditindak oleh pemerintah daerah.

"Operator Pertamini juga tidak di-training. Makanya, pemerintah daerah harus segera menindak tegas,” pinta Eri. (*)

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved