Serikat Pekerja BUMN dan 22 LSM Tolak Revisi PP 52 Dan 53 Tahun 2000

Mereka berharap, agar Presiden Joko Widodo sebagai Presiden yang membawa misi perekonomian Trisakti dan Nawacita.

Serikat Pekerja BUMN dan 22 LSM Tolak Revisi PP 52 Dan 53 Tahun 2000
Acep Nazmudin
ILustrasi suasana dalam sebuah pameran telekomunikasi. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Tidak bisa dipungkiri, salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor telekomunikasi.

Di mana sektor telekomunikasi bisa menjadi andalan untuk menopang pertumbuhan di tengah lesunya ekonomi Indonesia.

"Hal ini terbukti di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan kuartal II tahun 2016, sektor telekomunikasi masih menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu 1,2 persen," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam siaran pers secara tertulis di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Menurut dia, sebagai negara berkembang, wajar jika pertumbuhan di sektor telekomunikasi yang tinggi sangat menarik bagi korporasi asing.

Di mana mereka ingin menikmati pertumbuhan sektor telekomunikasi Indonesia dengan modal kecil. Soalnya mereka tidak perlu membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi, tapi keuntungan yang mereka peroleh akan sangat besar.

Keuntungan itu pun akan dibawa ke luar Indonesia sebagai bentuk capital flight.

Arief Puyuono menekankan bahwa Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengapresiasi perjuangan Kementerian BUMN yang sudah berusaha untuk menolak perubahan 2 (dua) PP tersebut karena banyak dampak negatif bagi ekonomi nasional dan BUMN.

"Selain itu, kami juga mendesak agar Presiden Joko Widodo sebagai Presiden yang membawa misi perekonomian Trisakti dan Nawacita untuk membatalkan perubahan 2 (dua) PP tersebut, dengan pertimbangan hal ini adalah cara-cara asing untuk merusak perekonomian Indonesia, dan tidak menguntungkan bagi Rakyat, serta membahayakan keberadaan Bhinneka Tunggal Ika dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.

Diketahui keberatan Federasi Serikat Pekerja BUMN sudah dikirimkan ke pada Menkominfo dan Presiden serta Lembaga negara lainnya.

Sudah 22 organisasi non pemerintahan dan Lembaga studi yang ikut menanggapi uji publik revisi PP 52 dan 53 tahun 2000 tentang Network Sharing dan spectrum frekuensi sharing

Halaman
12
Editor: Gede Moenanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help