Pilkada DKI Jakarta

Iklan di Televisi Dinilai Pelanggaran karena Mengiklankan Rival Agus-Sylvi

Itu merugikan karena PPP itu mendukung Agus-Sylvi, bukan yang seperti di iklan televisi itu.

Iklan di Televisi Dinilai Pelanggaran karena Mengiklankan Rival Agus-Sylvi
Kompas.com
Romahurmuziy 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Faizal Rapsanjani

WARTA KOTA, PALMERAH - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta pimpinan Romahurmudji, Abdul Aziz, menilai iklan yang ditayangkan salah satu TV Swasta bermaterikan visi-misi dan kontrak politik Pasangan calon Ahok-Djarot merugikan pihaknya.

Aziz mempermasalahkan soal tayangan penandatanganan MoU antara PPP kubu Djan Faridz dan Ahok-Djarot.

Iklan itu juga mengajak agar umat Islam memilih petahana.

Iklan itu ditayangkan tanggal 3 dan 4 November 2016 pukul 20.56 WIB sampai 20.57 WIB.

Oleh karenanya, PPP kubu Romahurmudji melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan petahana Pilkada Ahok-Djarot pada salah satu stasiun TV swasta ke Bawaslu dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta.

"Yah memang kita, laporannya begini, yang kita laporkan adalah iklan di Tv One, hari kamis malam, itu yang kita laporkan," kata Aziz kepada Warta Kota, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Aziz mengaku belum mengetahui apakah ada pihak terkait dalam pemasangan iklan tersebut.

Prinsipnya, lanjut Aziz, iklan yang menurutnya menyalahi aturan itu telah merugikan PPP kubu Romahurmuziy.

"Artinya, apakah itu PPP Djan Faridz atau pihak terkait kami belum tahu, yah yang saya laporkan prinsipnya menurut kami merugikan kami dan melanggar peraturan kampanye," katanya.

"Itu merugikan karena PPP itu mendukung Agus-Sylvi. Bukan yang seperti di iklan televisi itu," sambung Aziz.

Malam ini, kata Aziz, pihaknya akan memenuhi panggilan dari Bawaslu untuk memberikan keterangan sebagai bahan kajian Bawaslu menentukan sikap.

"Harapan kita Bawaslu memproses itu karena jelas itu pelanggaran kampanye pemilu," kata Aziz.

Selain itu, Aziz juga meminta agar KPI DKI memberikan teguran atau sanksi atas apa yang telah dilakukan media massa tersebut.

"Karena gini, pemilu melalui media televisi kan sudah diatur KPU, nah sekarang masih jauh kok udah ada iklan," katanya. 

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved