Evaluasi Program Tax Amnesty Periode I

Kebijakan fiskal berguna untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Evaluasi Program Tax Amnesty Periode I
Rangga Baskoro
Yustimus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) (kiri), Pengamat Ekonomi Awalil Rizky (tengah), dan Indah Kurnia, Anggota Komisi XI DPR RI, pada acara Ngerujak (Ngeriung Pajak) 2 Tahun Jokowi-JK, di Restoran Tjikini 5, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/10/2016). 

WARTA KOTA, MENTENG - Kebijakan fiskal berguna untuk men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Dalam aplikasinya, hal yang menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran negara dan pajak.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa tax amnesty (TA) yang tujuannya untuk mengembalikan uang masyarakat Indonesia yang disimpan di negara-negara surga pajak (repatriasi).

Selain itu, tax amnesty juga menyasar harta kekayaan wajib pajak yang belum dilaporkan, dengan begitu, diharapkan program TA bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kendati demikian, Yustimus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyatakan masih ada banyak hal yang harus dibenahi dari pemberlakuan program TA.

“Menurut saya fundamentalnya harus dibenahi, selama ini kenapa naik turun jumlah wajib pajaknya (WP), ya karena fundamentalnya ini kurang kokoh,” ucap Prastowo pada acara Ngerujak (Ngeriung Pajak) 2 Tahun Jokowi-JK, di Restoran Tjikini 5, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/10/2016).

Fundamental yang terkait visi dan misi TA, saat ini dinilai oleh Prastowo masih belum bisa dijadikan pegangangan bagi para WP sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program TA masih rendah.

“Fundamental ini kan menunjukkan visi dan misinya, harus jelas aturan hukumnya. Implementasinya nanti berujung ke sistem administrasi yang akan mengarah ke transparansi, kemudahan dan kesederhanaan. Kalau sudah bisa begitu nantinya bisa membangun trust (kepercayaan),” ucapnya.

Agar kepercayaan masyarakat bisa ditingkatkan, diperlukan upaya untuk melakukan reformasi birokrasi disegala aspek perpajakan sehingga perbaikan sistem dari hulu ke hilir bjsa tercipta.

“Yang harus dibenahi adalah reformasi perpajakan yang komprehensif. Ya harus orangnya, aparaturnya, regulasinya dan administrasinya. Saat inui, kita kan compang-camping,” tuturnya.

Halaman
12
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved