Dana Rp 478 Miliar, Tidak Bisa Dipakai Belanja Modal

Karena hibah itu sifatnya semacam bantuan yang begitu nanti , yang bisa kan cuma belanja jasa, kemudian persediaan logistik pemilu.

Dana Rp 478 Miliar, Tidak Bisa Dipakai Belanja Modal
Faisal Rapsanjani
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno 

WARTA KOTA, SENEN -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI, Sumarno, mengungkapkan dana hibah yang didapat sebesar Rp 478 miliar, tidak dapat digunakan sebagai belanja modal KPU DKI.

"Hibah pilkada kita kan Rp 478 miliar,  masalahnya, hibah itu, dalam aturan Kementerian Keuangan, tidak bisa untuk belanja modal," kata Sumarno di Kantor KPU DKI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).

Sumarno menilai, dana hibah yang didapat hanya bersifat bantuan untuk membelanjakan keperluan logistik pemilu dan jasa.

"Karena hibah itu sifatnya semacam bantuan yang begitu nanti , yang bisa kan cuma belanja jasa, kemudian persediaan logistik pemilu," ujarnya.

Untuk belanja modal seperti fasilitas sarana dan prasarana termasuk item komputer, kata Sumarno, pihak KPU DKI hanya meminta kepada Pemprov DKI dan sifatnya pinjam/pakai.

Sumarno mengatakan, dirinya ketika mendapat pinjaman dari Pemprov DKI, tidak menanyakan lebih lanjut darimana asal pinjaman tersebut.

"Yah nggak etis aja, masa saya nanyain nih asalnya darimana, yang jelas KPU DKI meminjam dari Pemprov," kata Sumarno.

Sementara Sumarno menyebut pasal 126, UU No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaran pemilu mengenai Pemerintah Daerah memfasilitasi terkait sarana dan prasarana KPU dan Bawaslu.

"Kita juga melakukan sesuai UU di situ kan disebutkan dengan jelas,"ujarnya.

Pada saat bersamaan, KPU DKI menyatakan sikap atas dugaan pinjaman 400 unit komputer dari pihak swasta, dengan cara mengembalikan bantuan komputer oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dikatakan Sumarno sebelumnya, KPU DKI sempat meminta bantuan sarana dan prasarana kepada Pemprov DKI Jakarta.

Adapun komputer yang dikembalikan yakni, 25 komputer dan 21 laptop dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.

KPU DKI Provinsi maupun Kota akan menggunakan perangkat komputer yang sudah ada. Untuk menutupi kekurangan, lanjut Sumarno, pihak KPU DKI akan menyewa dari pihak ketiga. (Faizal Rapsanjani)

Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help