Bawaslu: Hasil Survei Harus Teraudit

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan, hasil survei pilkada harus diaudit sebelum disampaikan ke publik supaya tidak menyesatkan.

Bawaslu: Hasil Survei Harus Teraudit
Warta Kota/Faizal Rapsanjani
Ketua Bawaslu DKI Nasrullah dalam diskusi Perang Survei Pilkada di Cikini, Jakarta Pusat. 

WARTAKOTA, MENTENG-Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Nasrullah, mengatakan Indonesia memiliki pengalaman saat Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 2014, lembaga survei mempunyai hasil yang berbeda.

Menurut Nasrullah, seharusnya ada sanksi sosial seperti audit terhadap lembaga survei khususnya yang terlibat dalam Pilkada.

Hasil lembaga survei, kata Nasrullah, tentu sangat bermasalah karena perannya sebagai penyaji data kepada publik memiliki perbedaan latar belakang data, dan bukan hanya soal persentase.

"Tidak boleh ada lagi, ada sebuah perbedaan mencolok ketika Pilpres lalu. Ini yang harus diperkuat lembaga survei, kalau ada berbeda bisa diaudit. Bawaslu tidak pada posisi larang lembaga survei tadi, hanya bisa rekomendasi ke asosiasi, tolong audit ini sampaikan ke publik," kata Nasrullah dalam diskusi "Perang Survei Pilkada"di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2016).

Audit perlu dilakukan, lanjutnya, guna mengetahui metodologi yang digunakan lembaga survei tersebut.

Menurut Nasrullah, hasil lembaga survei dapat menjadi bahan referensi masyarakat untuk memilih pasangan Cagub-cawagub DKI, karena hasil survei berupa penyajian data di lapangan.

Secara metodologi, lembaga survei harus jelas mengenai data, populasi dan sampling yang digunakan.

"Jangan sampai muncul lagi dalam Pilkada ini. Kalau itu muncul, kalau memang mereka diragukan lembaga asosiasi bisa mencabut atau mengumumkan kepada publik mana lembaga survei yang dipertanyakan itu," katanya. (Faizal Rapsanjani)

Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved