Kesadaran Donor Kornea Rendah

Kesadaran masyarakat untuk menyumbangkan kornea mata masih rendah. Padahal, masalah kebutaan bisa direhabilitasi jika kornea mata tersedia.

Kesadaran Donor Kornea Rendah
Kompas.com
Ilustrasi. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Kesadaran masyarakat untuk menyumbangkan kornea mata masih rendah. Padahal, masalah kebutaan bisa direhabilitasi jika kornea mata tersedia.

Ketua Umum Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia (PPMTI) Pusat Tjahjono D Gondhowiardjo di pembukaan Kongres PPMTI ke-9, di kediaman BJ Habibie di Jakarta, Selasa (27/9), mengatakan, 90 persen donor kornea mata diperoleh dari luar negeri. Kini, negara yang paling banyak mengirim kornea mata adalah Filipina.

Mengutip data PPMTI, jumlah calon orang yang mendaftarkan diri untuk donor kornea mata di Indonesia 14.167 orang. Sementara jumlah penderita kebutaan yang tercatat dan menanti dioperasi 1.007 orang.

Tjahjono memaparkan, pihaknya telah melaksanakan survei Rapid Assessment Avoidable Blindnessdi 7 provinsi pada tahun 2014-2015. Survei dilakukan terhadap warga berusia di atas 50 tahun. "Hasilnya, sekitar 2,5 persen dari penduduk di atas usia 50 tahun di 7 provinsi itu mengalami kebutaan. Berkisar 3,5-4 persen mengalami kebutaan karena masalah kornea," ujarnya.

Pada banyak kasus di Indonesia, orang mendaftarkan diri untuk menyumbang korneanya jika meninggal. Namun, saat ia meninggal, pengambilan kornea tak bisa dilakukan karena pihak keluarga tidak setuju.

Untuk meningkatkan jumlah donor kornea dari dalam negeri, perlu kerja sama dari pemerintah dan tokoh masyarakat. Hal itu bertujuan menggalakkan sosialisasi tentang pentingnya menyumbangkan kornea.

Payung hukum
Regulasi di Indonesia membuat pengambilan kornea tidak optimal. Pasal 134 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia membatasi pengambilan kornea. "Di Indonesia, regulasi belum memberi insentif, tetapi justru memperketat," kata Tjahjono.

Ia mencontohkan, pengambilan kornea pada orang meninggal baru bisa dilakukan 48 jam sejak kematiannya jika tidak ada keluarganya. Padahal, kornea idealnya diambil maksimal 6 jam setelah orang itu meninggal.

Menurut Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, perlu payung hukum yang memungkinkan pemerintah beraksi lebih implementatif dan nyata. Upaya penyusunan payung hukum diharapkan bisa menekan angka kebutaan karena masalah kornea.

"Saya minta dari Kementerian Sosial dan Kementerian Agama duduk bersama. Sebab, kami (Kementerian Kesehatan) tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri," ujarnya.

Presiden ke-3 RI BJ Habibie, yang menjadi pembina PPMTI, mengusulkan ada pembahasan dalam kongres untuk membentuk dewan pembina organisasi tersebut. (C04)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 September 2016, di halaman 14 dengan judul "Kesadaran Donor Kornea Rendah".

LIKE FANPAGE FACEBOOK: wartakotalive 

FOLLOW TWITTER : @wartakotalive

FOLLOW INSTAGRAM : @wartakotalive

Editor: Andy Pribadi
Sumber: KOMPAS
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved