Penertiban Bangunan Liar

Bangunan Permanen di Harapan Mulia yang Belum Kena Gusur Dijadikan Akses Jalan

Warga yang terkena penggusuran menerima dan mengakui bahwa mereka menggunakan lahan milik pemerintah untuk dijadikan sebagai tempat usaha.

Bangunan Permanen di Harapan Mulia yang Belum Kena Gusur Dijadikan Akses Jalan
Rangga Baskoro
Deretan bangunan permananen di depan Posyandu Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang belum terkena penggusuran. Bangunan tersebut rencananya akan dijadikan akses jalan. 

WARTA KOTA, KEMAYORAN -- Puluhan bangunan semi permanen yang terletak di Jalan Lingkar Luar Sukasari, Harapan Mulia sudah digusur pada tanggal 1 September 2016 lalu.

Kendati demikian masih ada beberapa bangunan permanen yang rencananya akan dijadikan akses jalan.

"Iya, yang di depan posyandu, nanti coba saya cek," ungkap Heri Purnama, Camat Kemayoran saat dihubungi Warta Kota, pada Kamis (15/9).

Heri menjelaskan tidak akan membongkar seluruh bangunan yang terletak di depan RPTRA Harapan Mulia karena beberapa diantaranya sudah memiliki sertifikat kepemilikan.

"Gak semuanya, hanya sedikit saja," ungkapnya.

Sedangkan Arief, warga Harapan Mulia RT 01 RW 04 yang posisi rumahnya sejajar dengan lokasi yang akan digusur menyatakan hal yang sama.

"Saya dengar dari pak RT 01, ada beberapa rumah yang akan dijadikan jalan," ujar Arief di Jalan Harapan Mulia, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dirinya sendiri mengaku memiliki sertifikat kepemilikan rumah. Sertifikat tersebut diurus oleh keluarganya dari generasi ke generasi setelah melalui beberapa tahapan panjang.

"Awalnya daerah di sini merupakan tanah garapan, lalu tahapannya naik jadi girik, semacam tanda keterangan kalau tanah ini milik kita, lalu ganti lagi jadi prona yang punya dasar hukum yang lebih kuat dari girik," katanya.

Setelah itu, sambung Arief, meningkat lagi menjadi Hak Guna Bangun (HGB) yang berlaku 30 tahun dan pada akhirnya ia bersama keluarga memiliki sertifikat kepemilikan.

"Jadi tahapannya panjang sekali, diurus sejak kakek buyut saya ada disini sampai terakhir kami punya sertifikat. Rata-rata warga di deretan rumah saya, 70 persen punya sertifikat," ungkap Arief.

Di sisi lain, M Arsyad Kepala RT 14 RW 06, merasa penggusuran terhadap warganya tidak adil karena menurutnya lokasi di depan posyandu juga merupakan tanah milik pemerintah yang saat ini telah menjadi beberapa bangunan permanen.

"Di depan posyandu juga tanah pemerintah, tapi kenapa kok gak kena penggusuran?" ucap Arsyad.

Kendati demikian, ia bersama warga yang terkena penggusuran menerima dan mengakui bahwa mereka menggunakan lahan milik pemerintah untuk dijadikan sebagai tempat usaha. (Rangga Baskoro)

Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help