Tidak Ada Pegawai Disdik Depok Bermain Dalam Kasus Siswa Titipan

Kejari Depok memastikan, tak ada pegawai Disdik Depok sampai kepala sekolah negeri, yang terindikasi bermain dalam praktik percaloan siswa titipan.

Tidak Ada Pegawai Disdik Depok Bermain Dalam Kasus Siswa Titipan
Business Nova
Ilustrasi penyuapan dalam penerimaan siswa baru di Kota Depok. 

WARTA KOTA, DEPOK -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok mengaku telah ikut menyelidiki kemungkinan keterlibatan kepala sekolah negeri di Depok serta pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Depok, dalam kasus percaloan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2016 atau siswa titipan di Depok.

Namun, sampai saat ini, Kejari Depok memastikan, tak ada jajaran pegawai Disdik Depok sampai kepala sekolah negeri di Depok, yang terindikasi bermain dalam praktik percaloan siswa titipan itu.

Hal itu ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Yudha Purnawan Sudijanto, Jumat (2/9/2016).

"Kami sudah menyelidikinya. Sampai kini pegawai Disdik Depok tidak ada yang terbukti bermain," kata Yudha.

Menurut Yudha dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah orangtua murid yang mengaku membayar sejumlah uang ke para calo PPDB di Depok, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa uang itu masuk ke pegawai Disdik Depok atau ke jajaran sekolah negeri yang dimaksud.

"Orangtua siswa tidak bisa membuktikannya. Mereka hanya tahu membayar uang ke para calo PPDB, tanpa tahu lagi aliran uangnya ke mana," kata Yudha.

Yudha menyatakan para calo PPDB itu berasal dari oknum LSM hingga wartawan di Depok.

"Untuk mereka yang dituduhkan para ortu murid, diluar wewenang kami. Kami menyarankan orangtua siswa melapor ke kepolisian. Namun mereka rata-rata tidak mau," kata Yudha.

Menurut Yudha beberapa orangtua siswa ada yang menunjukkan bukti uang yang telah ditransfer sebesar Rp 10 juta kepada seseorang yang diduga calo PPDB. Namun orang-orang itu bukanlah, pejabat pemerintahan atau pegawai Disdik Depok atau kepala sekolah negeri di Depok.

"Jadi kami tidak bisa selidiki karena bukan kapasitas kejaksaan, dan kami mendorong orangtua siswa melapor ke polisi," kata Yudha.

Sebelumnya Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad meminta dan mempersilakan semua orangtua dan wali murid, yang merasa ditipu saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2016 lalu, untuk melaporkannya ke polisi.

Apalagi kata Idris, banyak orangtua yang mengaku telah membayar sejumlah uang hingga belasan juta rupiah ke orang tertentu, namun anak mereka tetap tidak diterima ke sekolah negeri.

"Jadi saya justru minta para orangtua yang merasa tertipu agar lapor ke polisi. Supaya jelas siapa oknum yang sudah menipu dan memintai uang ke wali murid. Sebab kami tidak akan mengakomodir dan menerima siswa titipan," kata Idris, Kamis (1/9/2016).

Apalagi kata Idris, akibat banyaknya siswa titipan yang tidak diakomodir banyak tudingan dari sejumlah pihak yang menyebutkan pihak sekolah yang telah meminta uang ke wali murid.

"Biar semuanya jelas, siapa yang sudah memintai uang. Sebab selama ini banyak tuduhan ke kepala sekolah negeri kami, dan banyak intimidasi kami terima," kata Idris.

Seperti diketahui ratusan siswa yang orangtua dan walimuridnya mengaku sudah menyerahkan uang hingga belasan juta ke salah seorang atau kelompok, mendesak pihak salah satu SMA negeri di Depok untuk menerima mereka.

Padahal, ratusan siswa ini jelas-jelas tidak diterima dalam PPDB secara online, dan kuota siswa di sekolah itu sudah tidak ada.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved