Home »

News

» Jakarta

Netizen Ramaikan Persoalan Tax Amnesty di Media Sosial

Tax amnesty telah memicu perdebatan sejumlah kalangan, sehingga menjadi trending.

Netizen Ramaikan Persoalan Tax Amnesty di Media Sosial
Kompas.com
Baner amnesti pajak terpampang di jembatan penyeberangan orang Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. 

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU -- Pro dan kontra yang ramai disampaikan oleh netizen lewat media sosial terkait pelaksanaan tax amnesty atau pengampunan pajak ditanggapi langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Republik Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Nomor 11 Tahun 2016 diterbitkan untuk menjawab keresahan.

Penerbitan peraturan tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi bertujuan untuk mengatur kelompok masyarakat yang dibebankan ataupun masyarakat yang tidak wajib mengikuti tax amnesty.

Kelompok tersebut antara lain, masyarakat berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang kini ditetapkan sebesar Rp 54 juta per tahun atau setara 4,5 juta per bulan, baik pendapatan orang walaupun yang bersangkutan memiliki harta.

Ketetapan tersebut dikatakannya sangat adil, sebab kelompok masyarakat tersebut diketahui berprofesi sebagai buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, petani ataupun pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta penerima harta warisan namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan setara PTKP.

Selain itu, lanjutnya, wajib pajak yang tidak dikenakan tax amnesty adalah wajib pajak yang hartanya sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan oleh salah satu anggota keluarga dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menetap di luar negeri lebih dari kurun waktu 183 hari dalam setahun serta tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia.

"Banyak isu yang beredar terkait tax amnesty, khususnya golongan masyarakat menengah yang merasa tidak adil atas tax amnesty. Dengan adanya isu-isu yang meresahkan masyarakat, hari ini saya mengeluarkan Perdirjen Nomor 11 Tahun 2016," ungkapnya kepada wartawan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa (30/8/2016).

Terlepas dari ketentuan tersebut, dirinya menjelaskan bila sanksi yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat 2 UU Tax Amnesty tidak berlaku bagi masyarakat kelompok tersebut.

Walaupun disampaikannya, bila setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.

"Apabila wajib pajak tidak ingin memanfaatkan program ini, wajib pajak tetap dapat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perundang-undangan, atau bisa dibilang kalau program ini merupakan pilihan bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkannya," tutupnya. 

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help