Ratusan Wajib Pajak Daftar Tax Amnesti di Kota Bekasi

Jumlah ini masih bisa bertambah karena masih ada WP yang belum melaporkan harta kekayaannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Ratusan Wajib Pajak Daftar Tax Amnesti di Kota Bekasi
Kompas.com
Baner amnesti pajak terpampang di jembatan penyeberangan orang Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. 

WARTA KOTA, BEKASI -- Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat III mencatat, jumlah wajib pajak (WP) di Kota Bekasi yang telah mendaftar tax amnesty (pengampunan denda pajak) mencapai 111 WP.

Jumlah ini masih bisa bertambah karena masih ada WP yang belum melaporkan harta kekayaannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

"Jumlah SPH (Surat Pernyataan Harta) yang kami terima ada 111 WP untuk wilayah Kota Bekasi. Tapi untuk nominal hartanya belum kami terima, karena mereka (WP) masih menghitung nilainya," kata Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Humas Kanwil DJP Jawa Barat III, Mahdaniar saat jumpa pers di Hotel Harris, Bekasi Utara pada Rabu (24/8).

Mahdaniar mengatakan, sebetulnya total WP yang mendaftar tax amnesty di wilayah setempat mencapai 298 WP. Jumlah itu, kata dia, tersebar di wilayah Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

Dia menyebut, tebusan yang diperoleh tax amnesty dari 298 WP itu mencapai Rp 28,8 miliar. Jumlah ini lebih kecil dari target tax amnesty nasional yang mencapai Rp 165 triliun.

Oleh karena itu, Mahdaniar mengimbau kepada WP untuk segera melaporkan harta kekayaannya ke KPP setempat.

Sebab bila sampai akhir Maret 2017 tax amnesty belum juga dibayar, maka harta yang belum diungkap akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) serta ditambah sanksi 200 persen.

"Bagi WP yang tidak memanfaatkan amnesti pajak, maka harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak dan ditambah sanksi sesuai UU Perpajakan," jelas Mahdaniar.

Mahdaniar mengungkapkan, pihaknya telah memberi kemudahan kepada WP untuk mengajukan permohonan amnesti pajak dalam tiga periode di KPP setempat.

Periode pertama pada Juli-30 September 2016, periode kedua pada 1 Oktober-31 Desember 2016 dan periode terakhir pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved