Disuruh Bayar Rp 1 Juta, PKL Ogah Direlokasi

Diharuskan membayar iuran Rp 1,15 juta per bulan, PKL ogah direlokasi ke tempat penampungan di Cakung Jakarta Timur.

Disuruh Bayar Rp 1 Juta, PKL Ogah Direlokasi
Warta Kota/Dwi Rizki
Ibarat gula dan semut, PKL akan terus berdatangan dan memenuhi wilayah Tanah Abang walau sering kali ditertibkan. 

WARTA KOTA, CAKUNG-Sebanyak 26 pedagang Pasar Kalimalang akan direlokasi ke sebuah lahan milik PAM Jaya yang berada di Jalan Inspeksi PAM RT 11 RW 07, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur terhitung mulai Selasa (23/8) besok. Namun mereka mengeluhkan iuran sebesar Rp 1.150.000 per bulan yang dianggap memberatkan.

Iuran sebesar Rp 1.150.000 itu terdiri dari BPJS Kesehatan Rp 250 ribu untuk satu keluarga dengan maksimal lima orang, BPJS Ketenagakerjaan Rp 150 ribu untuk satu pedagang, tabungan wajib pedagang sebesar Rp 200 ribu, iuran kegiatan KPP di pasar Rp 50 ribu, dana sosial dan lingkungan Rp 50 ribu, kebersihan Rp 225 ribu dan keamanan Rp 225 ribu.

Sejumlah pedagang merasa keberatan dengan iuran sebesar Rp 1.150.000 yang dibebankan kepada mereka. Pasalnya jumlah tersebut dianggap terlalu besar bagi mereka yang kebanyakan hanya pedagang kecil.

"Kalau dibilang berat ya berat mas, kalau harus ngeluarin duit Rp 1 juta setiap bulannya. Kalau bisa sih jumlahnya dikurangin lagi, untung dari jualan paling berapa sih," kata Surati (39) yang sehari-harinya berjualan gorengan itu saat mengikuti sosialisasi di Kantor Lurah Cakung Barat, Senin (22/8/2016).

Menanggapi hal tersebut, Ketua umum komite pedagang pasar, Abdul rosyid arshad mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap para pedagang. Ketika itu para pedagang merasa tidak keberatan dengan jumlah iuran yang dibebankan kepada mereka.

"Nah mereka yang keberatan ini yang tidak mengikuti sosialisasi kemarin karena kan enggak semuanya hadir. Namun kami akan mencoba mengkaji ulang besaran iuran tersebut supaya para pedagang tidak merasa terbebani," ungkapnya.

Kepala Seksi Fasilitasi dan Investasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Adhitya Pratama mengatakan pihaknya akan memfasilitasi perihal keberatan para pedagang itu. Menurutnya besaran iuran yang dibebankan kepada pada pedagang harus berdasarkan musyarawah supaya tidak ada pedagang yang dirugikan.

"Kalau ditolak berarti masalah pembiayaan harus ada musyawarah dan kesepakatan terlebih dahulu supaya tidak ada yang dirugikan. Jadi belum pasti akan ditetapkan selama belum ada kesepakatan, harus ada satu suara dulu," tuturnya.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved