Relokasi Warga Bukit Duri ke Rusunawa Rawa Bebek Dilaksanakan Minggu (14/8)

Barang-barang ratusan warga yang sudah mendapatkan kunci di Rusunawa Rawa Bebek akan diangkut oleh 15 mobil Satpol PP Jakarta Selatan

Relokasi Warga Bukit Duri ke Rusunawa Rawa Bebek Dilaksanakan Minggu (14/8)
KOMPAS.com
Rusun Rawa Bebek. 

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU -- Relokasi warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek, Jakarta Timur, Minggu (14/8) pagi.

Barang-barang ratusan warga yang sudah mendapatkan kunci di Rusunawa Rawa Bebek akan diangkut oleh 15 mobil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan.

Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi mengatakan bahwa fasilitas di unit Rusunawa Rawa Bebek lebih baik dibandingkan dengan Rusun lainnya. Bahkan, dia mengumpamakan dirinya mau tinggal di Rusun tersebut.

"Bayangi ada dua kamar, ruang tamu, dapur. Lebih gede dari yang sebelumnya. Wali Kota aja mau tingga disana. Ini mengambarkan kalau unit Rusun Rawa Bebek memang layak buat warga," kata Tri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/8).

Sebanyak 102 KK warga Bukit Duri yang sudah mendapatkan kunci rusun. Menurut Tri, ada puluhan warga Bukit Duri yang ingin direlokasi ke Rusunawaw Rawa Bebek.

"Ada 41 KK lagi yang daftar. Jadi total sekitar 140-an KK yang sudah mau direlokasi ke Rusun. Kita akan terus lakukan sosialisais. Warga waktu liat Rusun seneng banget," ungkapnya.

Menurutnya, gugatan class action warga Bukit Duri yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempengaruhi proses normalisasi Kali Ciliwung. Karena, kata dia, sebagian besar warga sudah menyetujui dipindahkan ke Rusunawa Rawa Bebek.

"(Class Action-red) Biarin saja. Sekarang yang gugat 87 KK, sedangkan yang mau pindah sekitar 102 KK dari total warga yang terkena dampak normalisasi Kali Ciliwung 363 KK. Secara itung-itungan itu sudah kalah," ucapnya.

Menurutnya, putusan supaya menghentikan kegiatan pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Sementara, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan hanya fasilitator dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung.

"Lahan itu punya pemerintah. Mana ada sih pemerintah dari zaman Belanda ngasih tinggal warga di Bantaran Kali. Dulu 100 meter lebarnya, sekarang tinggal 50 meter. Berarti warga mengokupasi tanah kali. Seharusnya kita bisa gugat, namun tidak. Pemerintah baik dan malah ngasih rumah yang layak untuk warga," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved