Sudah Rp 5,4 Miliar Dana Tebusan Amnesti Pajak, Diterima Kantor Jaksel I

Setelah sekitar tiga pekan berjalan program tax amnesty, sampai Selasa (9/8) tercatat sudah 44 wajib pajak daftar ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.

WARTA KOTA, PANCORAN - Setelah sekitar tiga pekan berjalannya program pengampunan pajak (tax amnesty) oleh pemerintah Indonesia, sampai Selasa (9/8/2016) tercatat sudah 44 wajib pajak, baik badan usaha atau perorangan yang sudah mendaftar program ini ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan I.

Dari 44 wajib pajak itu, terhitung ada Rp 5,4 Miliar dana tebusan pengampunan pajak, yang sudah masuk ke kantong Kanwil DJP Jaksel.

Hal itu dikatakan Kepala Kanwil DJP Jaksel I, Sakli Anggoro, kepada wartawan, Rabu (10/8/2016).

Menurut Sakli, jumlah ini dipastikan akan terus bertambah, apalagi pihaknya sudah melakukan sosialisasi tax amnesty kepada sekitar 300 pengusaha, pejabat serta masyarakat wajib pajak lainnya, yang digelar di Hotel Bidakara, Pancoran, Selasa (9/8/2016).

"Dengan uang tebusan yang sudah Rp 5,4 Miliar dari 44 wajib pajak yang daftar tax amnesty, tentunya ke depan diperlukan langkah sistematis lagi agar lebih banyak menjaring wajib pajak atau masyarakat yang memanfaatkan amnesti pajak," kata Sakli.

Ia mengatakan amnesti pajak diharapkan membawa efek positif bagi perekonomian Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur, penyerapan tenaga kerja hingga pertumbuhan ekonomi.

Apalagi pajak menjadi pendapatan utama Indonesia hingga 70 persen dibanding pendapatan lainnya.

"Masyarakat harus memanfaatkan amnesti pajak ini yang hanya berlaku sampai 31 Maret 2017. Sebab di program ini ada kesempatan penghapusan sanksi pajak, dan sanksi pidana pajak," kata Sakli.

Penghapusan semua sanksi pajak itu, katanya hanya dengan membayar uang tebusan dengan besaran yang ringan dan jauh dibawah besaran sanksi serta pajak tertunda itu sendiri.

Sakli menjelaskan dalam sosialisasi yang dilakukan pihaknya, diharapkan mindset atau cara pandang masyarakat dalam melihat pajak harus diubah.

"Membayar pajak bukan lagi kewajiban, tetapi harus menjadi kebutuhan. Mindset masyarakat kita harus diubah seperti ini, karena dana pajak menjadi pendapatan utama untuk pembangunan yang nanti hasilnya kita rasakan juga," kata Sakli.

Selain itu Sakli menjamin data keuangan para wajib pajak saat mengikui tax amnesty tidak akan bocor karena undang-undang sudah mengatur hal itu dan ada ancaman pidana 5 tahun bagi pembocornya.

Melihat antusias wajib pajak dalam sosialisasi program ini, Sakli yakin target dana tebusan pajak dari tax amnesty secara nasional Rp 165 triliun akan tercapai.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved