Properti

Sektor Properti di Semester Kedua Akan Tumbuh

Dalam kebijakan itu Pemerintah diharapkan dapat meningkatan investasi dan ekspor pada semester ke dua ini.

Sektor Properti di Semester Kedua Akan Tumbuh
Kompas.com
Ilustrasi 

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU -- Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (INDEF), bekerja sama dengan Kementerian Keuangan Indonesia, Universitas Trilogi dan WIEF Foundation serta beberapa pakar dan praktisi dunia usaha mengkaji situasi ekonomi Indonesia di pertengahan tahun 2016.

Dalam kebijakan itu Pemerintah diharapkan dapat meningkatan investasi dan ekspor pada semester ke dua ini.

Beberapa ekonom terkemuka Indonesia serta Kepala Keuangan dan lembaga-lembaga ekonomi, termasuk Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardoyo, Kepala Kadin Indonesia, Rosan Roslani, Deputi Menteri Koordinator Bidang Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Edy Putra Irawady dan Drektur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati memberikan pendapat mereka.

Kajian tengah tahun rutin yang dilakukan INDEF dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi Indonesia dan situasi dunia, mengidentifikasi target untuk pembangunan ekonomi lebih lanjut, dan menentukan prioritas untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Gubernur BI, Agus Martowardoyo mengatakan, percepatan implementasi paket kebijakan pemerintah diharapkan dapat meningkatan investasi dan ekspor.

Agus menjelaskan bahwa optimisme ini didukung oleh banyak sinyalemen lain penguatan rupiah, inflasi yang terjaga, stabilitas sistem keuangan yang baik dan juga kebijakan pemerintah seperti Amnesti Pajak yang membuka potensi repatriasi dana dari luar negeri ke dalam negeri.

Agus menambahkan, dampak dari kebijakan ekonomi yang harmonis akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

"Di semester kedua ini sektor swasta diharapkan akan bangkit. Kita harapkan sektor properti lebih tumbuh, baik yang dibiayai keuangan konvensional mapun keuangan syariah,” kata Agus dalam rilis yang diterima Warta Kota, Senin (1/8)

Presiden Joko Widodo beserta tim ekonominya telah mengeluarkan Kebijakan Ekonomi Paket Tahap I-XII. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016) mengungkapkan bahwa ada 203 peraturan tentang Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Paket Tahap I-XII yang masuk daftar deregulasi.

Diantara kebijakan yang telah diregulasi termasuk di antaranya revitalisasi industri modal ventura, pembiayaan konsorsium untuk industri yang berorientasi ekspor serta bisnis kreatif dan mikro.

Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam melakukan pengkajian menyeluruh dan menyisir seluruh basis data kebijakan serta rencana aksi pascaimplementasi.

Direktur Eksekutif INDEF menekankan poin Agus tentang dukungan keuangan syariah terhadap pertumbuhan di semester kedua 2016 atau tahun depan dengan mengatakan bahwa seluruh para akademisi, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan lain perlu bersama-sama memetakan dan mengemas potensi ekonomi syariah di Indonesia.

“Pengembangan ekonomi syariah berarti pengembangan ekonomi Indonesia,” terang Enny, sambil menjelaskan bahwa World Islamic Economic Forum yang akan berlangsung awal Agustus (2-4 Agustus) 2016 merupakan kesempatan emas untuk melakukan inisiatif itu.

Kajian Tengah Tahun ini juga dilakukan dalam rangka menyambut penyelenggaraan Forum Ekonomi Islam Dunia (World Islamic Economic Forum – WIEF) yang akan berlangsung pada tanggal 2-4 Agustus mendatang di Jakarta Convention Center.

WIEF memahami pentingnya dukungan pemerintah dan kebijakan publik yang ramah dalam memfasilitasi pengembangan bisnis dan ekonomi di negara-negara Muslim. Misalnya, pasar sukuk akan dapat mencapai potensi penuh di pusat keuangan Islam jika disertai langkah-langkah maju dalam kebijakan ekonomi dan bisnis karena tumbuhnya pasar sukuk tumbuh, harus dibarengi pula dengan ketersediaan kebijakan dan peraturan yang terkait.(bin)

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help