Home »

News

» Jakarta

BPTSP DKI Hapus Syarat Surat Pengantar RT/RW

Surat Edaran Nomor 49/SE/2016 tentang Penghapusan Pengantar/Rekomendasi RT/RW dalam Layanan Perizinan dan Nonperizinan dikeluarkan DKI Jakarta.

BPTSP DKI Hapus Syarat Surat Pengantar RT/RW
Warta Kota/Dwi Rizki
Ilustrasi kemudahan perizinan usaha di DKI Jakarta. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 49/SE/2016 tentang Penghapusan Pengantar/Rekomendasi RT/RW dalam Layanan Perizinan dan Non perizinan.

Surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam layanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat.

Namun, surat edaran tersebut, justru disayangkan oleh beberapa RW. Pasalnya, hal tersebut, akan menghilangkan fungsi RW sebagai pemberi rekomendasi terhadap warga.

Kepala BPTSP DKI, Edy Junaedi, mengatakan bahwa dengan penghapusan tersebut, maka pelayanan perizinan warga akan lebih cepat dari sebelumnya.

"Targetnya, kemudahaan untuk membuka usaha nantinya akan lebih mudah. Karena tidak perlu lagi butuh surat pengantar dari pihak RT/RW. Karena selama ini banyak kendala juga, ketika meminta surat rekomendasi, namun RT/RW-nya tidak ada di rumah," kata Edy, ketika dihubungi Warta Kota, Rabu (29/6/2016).

Apalagi, selama ini juga banyak oknum RT/RW yang memungut biaya untuk surat pengantar atau rekomendasi tersebut.

Hal itu yang kerap dikeluhkan masyarakat. Karena menghambat proses perizinan.

"Memang dulu dibutuhkan keterangan dari RT/RW untuk menggaransi, bahwa pemohon jelas sebagai warganya. Sekarang tidak perlu lagi, karena petugas kami yang akan turun langsung untuk survey," katanya.

Perizinan yang dihapus itu salah satunya izin usaha, Undang-Undang Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, dan lainnya. Terkecuali surat izin untuk kependudukan.

Edy juga mengatakan, bahwa penghapusan itu juga salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan.

"Isi surat edaran itu, menghilangkan persyaratan surat pengantar atau rekomendasi RT/RW untuk seluruh pengurusan layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan PTSP. Sebagai gantinya kami menambahkan persyaratan surat pernyataan diatas materai," katanya.

Kemudian, menyederhanakan persyaratan surat persetujuan tetangga dengan tanpa surat pengantar atau rekomendasi RT/RW untuk seluruh pengurusan layanan perizinan dan non perizinan.

"Dengan diterbitkannya surat edaran ini maka ketentuan terkait penerbitan layanan perizinan dan non perizinan pada surat edaran kepala BPTSP sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat edaran ini," katanya.

Menurut Edy, di Jakarta terdapat sebanyak 476 jenis total izin. Dari jumlah tersebut, 97 jenis izin yang memerlukan surat izin dari RT/RW.

Namun, kini 97 jenis izin itu semua telah dihapuskan. Sementara, setiap harinya, BPTSP DKI mengeluarkan sebanyak 15.000 hingga 20.000 izin.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help