Kalah di PTUN Bandung, Pemkot Depok Dihukum Denda Rp 229.000

PTUN Bandung menguatkan putusan KI Jabar yang memenangkan warga Kompleks TNI-AL Pangkalan Jati, Cinere.

Kalah di PTUN Bandung, Pemkot Depok Dihukum Denda Rp 229.000
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Apartemen CBS dan Pusat perbelanjaan CBM di Jalan Merawan, Cinere, Depok, yang dituding IMB nya tidak sesuai prosedur karena tidak melibatkan warga terdampak. 

WARTA KOTA, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kalah dalam sidang banding putusan Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar) mengenai sengketa informasi publik perizinan Centro Cinere, yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Dalam sidang putusan, Rabu (1/6/2016) lalu, PTUN Bandung justru menguatkan putusan KI Jabar yang memenangkan warga Kompleks TNI-AL Pangkalan Jati, Cinere, selaku pemohon informasi delapan perizinan kawasan Centro Cinere ke Pemkot Depok.

Putusan PTUN Bandung itu tercatat dalam Nomor 42/P/KI/2016/PTUN-BDG yang menyatakan antara lain, menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Jabar No.555/PTSN-MK.MA/KI-JBR/II/2016, pada Februari 2015 lalu serta menghukum biaya perkara ke Pemkot Depok sebesar Rp 229.000.

"PTUN Bandung telah mengeluarkan putusan No.42/P/KI/2016/PTUN-BDG yang menyatakan antara lain, menguatkan putusan Komisi Informasi Prov. Jabar No.555/PTSN-MK.MA/KI-JBR/II/2016, serta menghukum Sekda Kota Depok atau atasan PPID untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.229.000," kata Peter, salah satu warga Kompel TNI AL, Cinere, Depok kepada Warta Kota, Minggu (5/6/2016)m

Ini berarti permintaan warga atas perizinan Centro Cinere wajib diberikan Pemkot Depok. Namun Pemkot Depok masih memiliki waktu 14 hari setelah putusan untuk mengajukan kasasi ke MA.

Peter menjelaskan sebelumnya dalam sengketa informasi izin Centro Cinere ini, KI Jabar memenangkan warga pemohon atas nama Johanes Siahaan, Februari 2016 lalu.

Namun saat itu Pemkot Depok mengajukan banding atau keberatan ke PTUN Bandung dan akhirnya kalah.

Ia menjelaskan putusan KI Jabar yang ditetapkan dan wajib diserahkan oleh Pemkot Depok ke warga pemohon adalah sejumlah dokumen yang ditemukan para komisioner KI Jabar saat melakukan pemeriksaan setempat di kantor Pemkot Depok pada bulan November 2015.

Yakni perizinan Apartemen dan Mal Cinere Bellevue Suites (Urbana Cinere) yang merupakan bagian Centro Cinere serta Perda Kota Depok tentang RTRW, RUTR dan RUTR Kota Depok (terbaru).

Adapun permohonan informasi yang tidak dikabulkan adalah dokumen yang terkait tindakan penyegelan Satpol PP Pemkot Depok terhadap pembangunan apartemen Cinere Terrace Suites pada medio September 2014 lalu. "Sebab tidak ditemukan saat pemeriksaan setempat dilakukan," kata Peter.

Menurut Peter, pada prinsipnya warga masih bertanya-tanya mengapa Pemkot Depok tidak memberikan rangkaian perizinan yang sudah mereka terbitkan ke warga, padahal warga sudah meminta dan memohonkannya melalui mekanisme permohonan informasi publik.

"Ini kan aneh dan seperti ada permainan terkait izin dan pembangunannya," kata Peter.

Selain itu kata dia, selayaknya perlakuan terhadap legislasi daerah, Pemkot Depok harusnya segera mengundangkan Perda RTRW terbaru bila benar Perda tersebut adalah Perda Kota Depok Nomor 1 tahun 2015.

"Bukankah diundangkannya peraturan agar diketahui semua orang?," katanya.

Namun hal itu, kata Peter tidak dilakukan oleh Pemkot Depok.

"Bukankah Perda RTRW adalah pedoman/acuan pembangunan Kota Depok dan sebagai dasar terhadap rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang termasuk dasar hukum untuk merencanakan dan menetapkan APBD untuk membiayai pembangunan Kota Depok?," tanyanya.

Tidak Ajukan Ganti Rugi

Peter menyebutkan baik ditingkat Komisi Informasi Provinsi Jabar ataupun di PTUN Bandung, warga sebagai pihak pemohon informasi publik, tidak mengajukan ganti rugi dengan beberapa dasar pertimbangan. "Walaupun itu sebenarnya diperkenankan dalam ketentuannya," katanya.

Dengan hasil ini, kata Peter, ada sejumlah hal yang dilakukan Pemkot Depok dan dianggap melanggar ketentuan.

Diantaranya mengapa Pemkot Depok membiarkan pengembang Puri Cinere walaupun permukiman Puri Cinere telah nyata melanggar penetapan Izin Lokasi yaitu SKEP Gubernur Provinisi Jawa Barat No.593.82/SK.268.S/AGR-DA/234-87 tertanggal 11-Maret-1987?

"Bila klaim pengembang benar telah mendapatkan Izin Prinsip terbaru pada medio 2012, mengapa mengeluarkan izin saat Kota Depok alami kekosongan Perda RTRW? Dan bila harus menerbitkan izin mengapa tidak merujuk fungsi ruang dan lahan sesuai Perda Kota Depok No.2 tahun 2009 tentang RTRW 2009-2011?," katanya.

Karenanya kata Peter, tidak mungkin perijinan yang dikeluarkan untuk apartemen dan mal Cinere Bellevue atau Urbana Cinere yang mulai dibangun pada 2012 dan selesai akhir 2014, merujuk kepada Perda Kota Depok No.1 tahun 2015 tentang RTRW 2012-2032 karena Perda baru disahkan 2015.

"Bukankah semestinya IMB dan Sertifikat Hak atas tanah permukiman Puri Cinere yang tidak sesuai peruntukkan sebagaimana diatur dalam Izin Lokasi lama berarti diterbitkan dengan cara melawan hukum?," katanya.

Karenanya kata dia sebaiknya IMB dan sertifikat dibatalkan demi hukum oleh Pemkot Depok dan BPN Kota Depok guna mewujudkan Catur Tertib Pertanahan.

Apalagi kata dia Walhi Jakarta menilai perlu adanya tindakan dari Pemkot Depok seperti yang serupa terjadi pada kasus reklamasi Teluk Jakarta.

"Bahwa bangunan rumah di Puri Cinere patut segera disegel akibat pengembang yang telah membangun produk properti dengan melanggar Izin Lokasi serta menyegel lahan sisa seluas 12 ha yang rencananya akan dijadikan Bangunan Campur atau Kawasan Terpadu," kata dia.

Selanjutnya tambah Peter, bila pengembang masih berminat mengembangkan Bangunan Campur atau supeblok maka wajib menyusun Amdal Terpadu.

Dimana menunjuk keberadaan kondisi Bangunan Campur yang sudah ada saat ini seperti perumahan, Mal Cinere, Rumah Sakit Puri Cinere, apartemen Urbana Cinere ataupun rencana pembangunan nanti seperti perkantoran, hotel dan berbagai apartemen diatas sisa lahan seluas 12 hektar itu.

"Agar diketahui kami sebagai masyarakat terdampak untuk kemudian kami berikan penilaian termasuk persetujuan atau penolakan sesuai perundangan yang berlaku," katanya.

Peter menjelaskan pihaknya mahfum bila pembangunan swasta Bangunan Campur ini terkait Penanaman Modal dimana undang-undang menyatakan Hak Guna Bangunan lahan dapat diberikan oleh Pemda setempat selama 50 tahun yang dapat diperpanjang lagi hingga 40 tahun berikutnya.

"Namun apakah layak mengabaikan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yakni Pancasila, UUD Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, demi memuluskan upaya pengembang bahkan menabrak berbagai peraturan perundang-undangan sekalipun?," katanya.

Karenanya ia bertanya, siapakah yang  sebenarnya diuntungkan dari pembangunan kawasan hunian terpadu bernama Cinere Business District atau Centro Cinere yang berada dalam lingkungan perumahan Puri Cinere dan bersebelahan dengan Kompleks TNI-AL Pangkalan Jati ini?

Sejatinya, kata dia, ini adalah ujian bagi Pemkot Depok dimana warga Depok sendiri yang akan menjadi juri untuk menilai.

Apakah dalam menjalankan kewenangannya sebagai Pemerintah Daerah Tingkat II selama ini, Pemkot Depok telah memperhatikan aspek Aparatur Sipil Negara serta memenuhi Administrasi Pemerintahan yang baik dalam memberikan Pelayanan Publik dalam Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dengan semangat Otonomi Daerah.

"Sesungguhnya kami sedih dan kecewa melihat gerak gerik, ekspresi dan perilaku utusan atau kuasa Sekda Depok yang tertekan, malu dan kerap tertunduk tak mampu menjawab pertanyaan majelis hakim selama menjalani persidangan baik di KI Provinsi Jawa Barat ataupun PTUN Bandung," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok, Kania Parwanti, menjelaskan bahwa Perda RTRW Depok dipansuskan di DPRD Depok pada 2012 lalu, dan baru disetujui oleh Pemprov Jabar dan kemudian dijadikan pedoman pembangunan di Kota Depok pada awal 2015 lalu.

Sementara perizinan rencana pembangunan kawasan Centro Cinere diberikan bertahap sebelum 2015.

Menurutnya saat itu, yang dijadikan acuan bagi Pemkot Depok untuk memproses pengajuan perizinan adalah Perpres RI Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur.

"Jadi selama Perda RTRW di Depok belum disetujui Perpres itu yang dijadikan acuan. Ini sesuai arahan Kemen PU," kata Kania.

Karenanya kata dia, perizinan sebagian pembangunan Centro Cinere yang diberikan adalah sudah sesuai aturan dan legalitas yang ada.

"Setelah Perda RTRW disetujui awal 2015 lalu, barulah itu kami jadikan pedoman pembangunan selanjutnya," katanya.

Kania memastikan bahwa kawasan superblok CBD, atau Centro Cinere di Jalan Merawan, Depok, untuk beberapa bagian properti, diakui belum semuanya memiliki perizinan lengkap atau perizinannya belum rampung.

Ia menuturkan ada dua jenis apartemen yang akan dikembangkan di Centro Cinere, dimana salah satunya belum memiliki izin lengkap.

Yakni, Apartemen Cinere Terrace Suites (CTS) yang direncanakan memiliki dua tower menara masing-masing 18 lantai.

"Untuk apartemen CTS di Centro Cinere, dipastikan belum keluar Izin Mendirikan Bangunan atau IMB-nya," kata Kania.

Menurutnya, IMB untuk apartemen CTS, sudah diajukan pengembang dan kini masih melalui berbagai tahapan serta dalam proses pihaknya.

"Kami masih cek soal izin pemanfaatan ruang atau IPR untuk apartemen CTS, apakah sudah ada atau belum. Sebab IPR ini merupakan bukti apakah bangunan sudah sesuai RTRW atau belum," kata Kania.

Yang pasti, katanya, izin site plan apartemen CTS belum ada. Izin site plan bisa diperoleh setelah IPR rampung. "Karena izin site plan itu harus melalui meja saya, saya pastikan untuk apartemen CTS belum ada," kayanya.

Sementara untuk IPR apartemen CTS, kata Kania, pihaknya masih mengecek kembali melalui BPMP2T Depok.

Kania mengatakan izin site plan yang harus melalui persetujuan pihaknya, berikut izin amdal, merupakan tahapan untuk mengajukan IMB.

"Jadi untuk apartemen CTS, memang belum ada IMB dan tak boleh ada pembangunan," kata Kania.

Sementara untuk apartemen Cinere Bellevue Suites (CBD) yang memiliki dua tower, dan sudah berdiri di atas pusat perbelanjaan Cinere Bellevue Mall (CBM), dimana keduanya merupakan bagian dari Centro Cinere, dipastikan oleh Kania sudah memiliki IMB.

"Untuk apartemen CBS dan mal-nya sudah memiliki IMB," kata Kania.

Menurut Kania, karena IMB untuk apartemen CBS dan pusat perbelanjaan CBM sudah ada, maka dipastikan itu sudah sesuai dengan tata ruang.

"Karena sudah sesuai tata ruang dimana IMB nya sudah ada, maka pastilah sudah punya amdal," kata Kania.

Sebab, jika diketahui tanpa amdal namun IMB sudah keluar, maka pihak-piihak terkait bisa dikenakan pidana.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help