Home »

Depok

Pendapatan Depok dari Retribusi Menara BTS, Turun 20 Persen

Pendapatan pajak daerah Pemkot Depok dari retribusi pengendalian menara BTS kedepannya diperkirakan turun sekitar 10 sampai 20 persen.

Pendapatan Depok dari Retribusi Menara BTS, Turun 20 Persen
KONTAN/Achmad Fauzie
Ilustrasi : menara BTS 

WARTA KOTA, DEPOK - Pendapatan pajak daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dari retribusi pengendalian menara telekomunikasi atau menara BTS di Depok ke depannya diperkirakan turun sekitar 10 sampai 20 persen.

Hal ini akibat sudah disetujui dan disahkannya Raperda Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok, Selasa (31/5/2016) lalu.

Dengan aturan baru itu, maka hitungan tarif retribusi atas menara telekomunikasi atau tower BTS di Depok berubah, sesuai skema hitungan baru.

Dimana perhitungan retribusi menara telekomunikasi tidak lagi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah, dimana menara berada, tetapi sekarang berdasarkan biaya pengawasan dan pengendalian menara.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, Fitriawan, kepada Warta Kota, Kamis (2/6/2016) menuturkan dengan aturan baru itu maka tarif retribusi pengendalian menara BTS akan lebih murah dibanding sebelumnya.

Hal itu berdampak pada kemungkinan berkurangnya pendapatan pajak daerah dari retribusi tersebut.

"Berkurang tapi tidak terlalu besar dan signifikan. Hanya sekitar 10 persen sampai 20 persen pengurangannya," kata Fitriawan.

Fitriawan menyebutkan aturan retribusi dalam Perda yang baru disahkan itu, mengikuti atau sesuai dengan yang ditetapkan baru-baru ini oleh MK serta dari Surat Edaran Kementrian Keuangan.

"Jika sebelumnya rumus perhitungan retribusi berdasarkan NJOP, maka sekarang berdasarkan biaya pengawasan dan pengendalian menara," kata Fitriawan.

Hal ini kata dia nantinya akan berlaku di seluruh Indonesia dan bukan hanya di Kota Depok saja.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help