Properti

BTN Terbitkan Obligasi Rp3 Triliun untuk Perluas Pendanaan KPR

BTN akan mencari sumber pendanaan lain yang sangat aman untuk mendukung program sejuta rumah.

BTN Terbitkan Obligasi Rp3 Triliun untuk Perluas Pendanaan KPR
Kompas/Agus Susanto
Alat berat digunakan untuk proyek pembangunan kawasan perumahan di Serpong, Banten, Sabtu (11/5). Bisnis properti di kawasan strategis yang didukung akses dan fasilitas memadai kian berkembang dan diminati. 

WARTA KOTA, TANAH ABANG - Bank Tabungan Negara (BTN) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp3 triliun pada semester kedua 2016 ini guna menambah pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit konstruksi bagi pengembang.

Hingga Mei 2016, realisasi pembiayaan perumahan oleh BTN mencapai 97 ribu rumah atau senilai Rp32 triliun.

Direktur Utama BTN, Maryono mengatakan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab mengatasi backlog perumahan sekitar 15 juta unit rumah.

Diluar FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan—red), kata Maryono, BTN akan mencari sumber pendanaan lain yang sangat aman untuk mendukung program sejuta rumah.

“Penerbitan obligasi rencananya kami lakukan semester dua tahun ini, bulan Juli nanti lah paling cepat,” ungkap Maryono, di sela-sela BTN Property Award 2016 yang digelar di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin (23/5) malam.

Tahun ini, kata Maryono, BTN memiliki target pembiayaan perumahan sekitar 570 ribu unit rumah. Meski begitu, BTN telah siap memberikan dukungan pembiayaan hingga 800 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Maryono, angka realisasi pembiayaan hingga Mei 2016 itu belum termasuk kredit konstruksi bagi 28.400 unit rumah.

BTN, sebut Maryono, juga mendapatkan order dari Kementerian Pariwisata untuk membangun home stay di sejumlah daerah wisata sebanyak 100 ribu unit. "Kami juga masih punya stok pembiayaan konstruksi yang belum jadi KPR atau masih proses, jumlahnya sekitar 250 ribu. Sehingga kalau ditambah yang stok ini jadi KPR, kami optimis sampai akhir tahun target 570 ribu unit bisa tercapai,” terang Maryono.

BTN juga tengah mengembangkan segmentasi penerima kredit pemilikan rumah (KPR). Tidak hanya kalangan PNS maupun pekerja yang sudah menjadi anggota BPJS saja, nantinya semua elemen masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap juga bisa memiliki tempat tinggal lewat KPR.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa dibiayai lewat dua produk yaitu KPR Subsidi dan KPR Sejahtera/KPR Mikro.

“Kami sedang kaji, rumah dengan harga berapa yang masuk kriteria. Kami optimis peminat KPR Sejahtera ini bisa lebih besar dibanding subsidi PNS dan peserta BPJS,” terangnya.

Proses bisnis di sejumlah cabang juga terus ditingkatkan dengan percepatan layanan kredit. Jiia semula proses kredit menggunakan pola 151 (satu hari pengajuan, lima hari kelengkapan dokumen, satu hari realisasi), maka percepatan dilakukan dengan pola 131 (satu hari pengajuan, tiga hari kelengkapan dokumen, satu hari realisasi).

“Kami juga mengusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat gara segera mendirikan bank tanah (land bank). Jika lahannya ada, maka harga tanah dapat ditekan lebih murah sehingga terjadi efisiensi biaya. Land Bank ini bisa jadi jembatan untuk membiayai pengembang sehingga akselerasi harga tanah bisa terjaga,” kata Maryono.

Hingga kini, BTN telah bekerjasama dengan 3.000 hingga 4.000 pengembang perumahan untuk pembiayaan KPR. Mereka adalah pengembang perorangan maupun yang tergabung dalam asosiasi seperti REI dan Apersi.

Penyelenggaraan BTN Property Award 2016 salah satunya menjadi ajang pemberian apresiasi BTN terhadap para stackeholder termasuk pengembang perumahan itu. (chi)

Penulis: Ichwan Chasani
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved