Cegah Pungli KTP Berulang, Depok Tambah Tunjangan PNS Kelurahan

Menurut Munir tunjangan petugas registrasi kependudukan di Pemkot Depok saat ini hanya Rp 250.000 per bulannya.

Cegah Pungli KTP Berulang, Depok Tambah Tunjangan PNS Kelurahan
Kompas.com
Ilustrasi petugas kelurahan mencari salah satu nama pemilik KTP elektronik yang sudah selesai. 

WARTA KOTA, DEPOK - Untuk mencegah terjadinya kembali pungutan liar (pungli) pembuatan KTP yang dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) di Kelurahan di Depok, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menambah tunjangan semua PNS petugas registrasi kependudukan yang melayani masyarakat yang ada di 63 kelurahan di Kota Depok.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kota Depok, Misbahul Munir, di Balai Kota Depok, Kamis (28/4).

Menurut Munir tunjangan petugas registrasi kependudukan di Pemkot Depok saat ini hanya Rp 250.000 per bulannya.

"Karenanya akan kita tambah dua kali lipat, menjadi Rp 500 Ribu perbulannya. Ini sedang kita ajukan penambahannya," kata Munir.

Munir berharap dengan adanya penambahan tunjangan ini, maka pungli yang dilakukan petugas dalam layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat seperti pembuatan KTP, Akte Kelahiran atau KK, tidak akan terjadi lagi.

"Selain itu penambahan tunjangan ini juga sangat pantas, karena beban kerja petugas registrasi kependudukan juga bertambah seiring program Pemkot Depok dalam layanannya," kata Munir.

Menurut Munir, dengan begitu PNS petugas registrasi kependudukan diminta secara tegas agar tidak lagi meminta uang kepada masyarakat dalam memberikan layanan ini.

Selain menambah tunjangan, menurut Munir, pihaknya juga akan meningkatkan kapasitas kemampuan manajerial petugas registrasi kependudukan di tingkat kelurahan dengan memberikan bimbingan teknis.

Yakni Bimtek Total Quality Management dan Total Quality Service.

Diluar semuanya, Munir juga membuka peluang peningkatan karir bagi petugas registrasi administrasi kependudukan di Kelurahan yang berprestasi baik, untuk bisa bertugas di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.

"Ini agar pengendalian dan pembinaan terhadap mereka dapat mudah dilaksanakan langsung oleh Disdukcapil," kata Munir.

Seperti diketahui, pungli pembuatan KTP sebesar Rp 400 Ribu, dilakukan PNS di Kelurahan Pancoran Mas, Depok, kepada salah seorang warga. Terbongkarnya kasus ini, karena warga melaporkan pungli dengan laporan lengkap mulai nama petugas dan tempat petugas bekerja.

Meski PNS di Kelurahan Pancoran Mas, akhirnya mengembalikan uang pungli yang dimaksud, Pemkot Depok berjanji akan tetap memberikan sanksi terhadap petugas yang dimaksud.(bum)

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved