Terbongkarnya Skandal Reklamasi, Saat Tepat untuk KPK Bongkar KKN Perizinan

Analisis ini diberikan oleh peneliti ICW, Donald Fariz.

Terbongkarnya Skandal Reklamasi, Saat Tepat untuk KPK Bongkar KKN Perizinan
Warta Kota/Henry Lopulalan
Penikmat suap reklamasi Teluk Jakarta, M Sanusi, saat digiring petugas memasuki kendaraan KPK. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Analisis ini diberikan oleh peneliti ICW, Donald Fariz.

Pengungkapan kasus dugaan suap oleh perusahaan swasta, dalam hal ini pengusaha pengembang kepada anggota DPRD DKI Jakarta selalu badan pembuatan kebijakan, menjadi titik cerah yang ditunggu-tunggu.

Dengan terbongkarnya kasus suap terkait proyek perizinan reklamasi Teluk Jakarta ini, mudah-mudahan bisa menjadi pintu masuk bagi pihak penegak hukum untuk membuka dugaan-dugaan suap serupa yang dilakukan pihak swasta kepada pemerintah maupun DPR/DPRD untuk memuluskan bisnisnya.

Seperti kita tahu, Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi menawarkan prospek menjanjikan dalam dunia usaha.

Dalam bidang properti, kita tahu bahwa banyak pengembang telah menuai kesuksesan dengan bisnis yang mereka jalankan di Jakarta ini.

Lalu, bagaimana dengan proses jual-beli tanahnya, bagaimana juga dengan proses perizinannya, saya rasa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan concern terhadap masalah ini, setelah kasus dugaan suap salah satu bos pengembang kepada oknum anggota DPRD DKI Jakarta terkuak beberapa hari lalu.

Saya meyakini bahwa praktik suap menyuap oleh pihak swasta kepada pemerintah atau DPR/DPRD ini sudah berlangsung lama.

Adapun kalau dihadirkan pertanyaan, kenapa baru sekarang KPK membongkar kasus ini, saya rasa karena praktik suap sebelumnya dilakukan secara rapi sehingga sulit terendus dan minim bukti, kenapa baru sekarang, karena dalam penegakan hukum selalu berbicara tentang alat bukti.

Praktik suap-menyuap yang merupakan gratifikasi dan korupsi dalam sektor bisnis ini sangat rentan terjadi karena adanya faktor simbiosis mutualisme antara pihak penyuap dan penerima suap.

Si penyuap akan mendapatkan keuntungan dengan lancarnya proyek yang mereka jalankan, sementara oknum penerima suap akan mendapatkan keuntungan dari sisi materi.

Saya rasa pengungkapan kasus ini hasil kerja keras pihak KPK. Selain itu, ini adalah  timing yang tepat untuk KPK membongkar kasus serupa, di saat isu reklamasi sedang panas. Jakarta bisa maju tanpa adanya praktik-praktik penyuapan seperti itu. Penguasaha bisa meraup untung dengan mengurus perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan lagi ada deal-deal antar-oknum baik pengusaha dengan oknum pemerintah atau DPR/DPRD yang pada gilirannya merugikan pemerintah serta masyarakat.

Untuk para pengusaha, kasus ini bisa menjadi pelajaran penting agar tidak hanya menguntungkan sisi bisnis dan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved