Properti

REI Jakarta: Kami Tak Pernah Alergi Dengan Kewajiban Amdal

REI DKI menyambut baik upaya Pemprov DKI untuk menghapus kewajiban Amdal untuk wilayah DKI.

REI Jakarta: Kami Tak Pernah Alergi Dengan Kewajiban Amdal
Shutterstock
Ilustrasi 

WARTA KOTA, JAKARTA - Asosiasi Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghapus kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk wilayah DKI.

REI DKI Jakarta juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) segera menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Amdal.

“Ini bukan berarti kami alergi dengan kewajiban Amdal. Tapi ketika sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur ini, dan Pemprov Jakarta juga sudah menyetujuinya, kenapa Kementerian LHK tidak segera menyetujuinya?” kata Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Nukman kepada Warta Kota di sela pameran REI Expo 2016, di Jakarta Convention Center, Sabtu (2/4/2016).

Menurut Amran, PP yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

PP tersebut mengatur bahwa daerah yang sudah memiliki peraturan daerah (Perda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mendapat pengecualian tidak memerlukan izin Amdal.

Pemrov DKI diketahui sudah memiliki RDTR dan Peraturan zonasi, yang diatur oleh Perda No. 1 Tahun 2014.

Namun, PP tersebut sekaligus mengamanatkan penghapusan izin Amdal harus mengikuti Permen (peraturan menteri).

“PP itu saat ini belum bisa direalisasikan dan harus dari kementerian LHK yang menerbitkan Permen,” katanya.

Ijin Amdal, menurut Amran, selama ini membutuhkan waktu cukup lama, hingga delapan bulan. Hal itu, menurutnya, sangat merugikan pihak developer karena harus mengeluarkan biaya-biaya tinggi sementara proyek belum bisa terlaksana selama ijin Amdal belum keluar.

“Akhirnya biaya yang besar akibat lamanya menunggu ijin Amdal itu dibebankan kepada harga jual proyek. Ini sama saja izin Amdal bisa menghambat iklim investasi di Jakarta,” katanya.

Sebelumnya, saat melakukan pertemuan terbatas dengan Presiden Joko Widodo akhir Januari, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan salah satu point di antaranya penghapusan izin Amdal di DKI Jakarta oleh Kementerian LHK.

Sebagai pengganti izin Amdal, Ahok mengusulkan melalui mekanisme upaya pemantauan lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan (UPL/UKL) yang hanya memerlukan waktu sekitar satu bulan hingga izin keluar.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved