Target Pajak di Jaksel Rp 2,3 Triliun

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menargetkan pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 2,3 triliun pada tahun 2016.

WARTA KOTA, KEBAYORANBARU-Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menargetkan pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 2,3 triliun pada tahun 2016. Target itu meningkat sebesar Rp 1 miliar pada tahun 2015 sebelumnya.

Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi memberikan sambutan dan menyerahkan secara simbolis PBB P2 tahun 2016, dengan didampingi oleh Made Suarjaya, MH, Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dan Johari, Kasudin Pelayanan Pajak Jakarta Selatan.

Walikota menghimbau agar masyarakat segera membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo, yaitu 28 Agustus 2016. "Untuk para pegawai DKI, saya himbau untuk segera ke Bank DKI begitu SPPT diterima, atau dipotong dari TKD", ujarnya saat sambutan, Kamis (11/2/2016).

Target PBB-P2 Jakarta Selatan tahun ini adalah +/- Rp 2.304.854.000.000, yabg terdiri dari pokok pajak sebesar Rp 2.211.260.000.000 dan Ro 93.594.000.000 (tunggakan pajak).

Dalam kesempatan tersebut Walikota menyampaikan kembali kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan kepada rumah dengan luas kurang dari 100 meter persegi, rumah susun sederhana sewa dan rumah susun milik dengan NJOP sampai dengan Rp 1 milyar.

Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Made Suarjaya mengatakan untuk mencapai target itu, Pemprov DKI Jakarta juga meluncurkan sistem pembayaran pajak online antara lain untuk hotel dan restaurant. Pembayaran pajak secara online diharapkan bisa mengurangi perjumpaan antara wajib pajak dengan petugas pelayanan pajak, meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi.

"Untuk mendukung pembayaran pajak secara online, kami menyiapkan 5.555 alat pembayaran pajak online yang akan disebar di kantor-kantor pelayanan pajak," kata Made.

Target penerimaan PBB DKI Jakarta pada 2015 sebesar Rp 7,1 triliun. Dari jumlah itu yang terealisasi RP 6,7 triliun atau 95,46 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari penerimaan PBB tahun 2014 sebesar Rp 5,8 triliun dari target Rp 6,5 triliun, atau 89,42 persen. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp 7 triliun.

"Mulai tahun ini Pemprov DKI Jakarta membebaskan pembayaran bagi wajib pajak yang memiliki nilai jual objek pajak di bawah Rp 1 miliar," tuturnya.

Salah seorang masyarakat, Wulan (35) meminta waktu pembayaran pajak hingga akhir tahun. Menurut Wulan, deadline pembayaran pajak hingga akhir Agustus kadang menyulitkan perusahaan untuk membayar pajak.

"Kadang waktu pembyaran pajak terlalu pendek. Kami masih menggunakan uang untuk kegiatan ekonomi dan mengerjakan proyek,” kata karyawati swasta itu.

Sementara itu, Maria (51) mengatakan dengan sistem online itu transparansi dari pembayaran pajak lebih akuntabilitas. Oleh sebab itu, dia berjanji akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

Karena untuk menyadarkan masyarakat perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Program-program yang akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta membuat kami semangat untuk bayar pajak," kata dia.

Penulis: Bintang Pradewo
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved