Sengketa Izin Centro Cinere, Pemkot Depok Diujung Tanduk

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kini dalam posisi terjepit atau diujung tanduk, terkait kasus sengketa kawasan bisnis dan hunian.

Sengketa Izin Centro Cinere, Pemkot Depok Diujung Tanduk
www.skyscrapercity.com
Proyek Centro Cinere, Depok. 

WARTA KOTA, DEPOK— Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kini dalam posisi terjepit atau diujung tanduk, terkait kasus sengketa  delapan perizinan pembangunan kawasan bisnis dan hunian Centro Cinere di Jalan Merawan, Cinere, Depok.

Sebab, dalam sidang lanjutan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar), 21 Januari 2016 lalu, Pemkot Depok diminta oleh Majelis Komisioner KI Jabar untuk memberikan lampiran 8 perizinan Centro Cinere itu ke Warga RW 4, Kompleks TNI AL, Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok, selaku pemohon informasi dan warga terdampak.

Pemberian informasi berupa lampiran 8 perizinan Centro Cinere paling lambat haris dilakukan Pemkot Depok, 14 hari sejak sidang 21 Januari lalu.

Hal ini wajib dilakukan Pemkot Depok, karena Majelis Komisioner menilai warga terdampak memang berhak mengetahui dan menerima lampiran ke 8 perizinan itu.

Sebab mereka merupakan warga terdampak langsung, akibat pembangunan kawasan Centro Cinere yang dikerjakan PT Megapolitan Development serta sejumlah anak perusahaannya sejak 2012 lalu.

"Jadi jika sampai 14 hari sejak sidang itu, Pemkot Depok tidak menyampaikan lampiran 8 perizinan itu ke kami selaku warga terdampak, maka Komisi Informasi akan menilainya untuk memberikan putusan sengketa informasi dalam sidang berikutnya," kata Elnard Peter, salah satu warga pemohon informasi izin Centro Cinere, kepada Warta Kota, Kamis (28/1/2016).

Menurut Peter, jika Pemkot Depok tidak juga menjalankan yang diinstruksikan Majelis Komisioner KI Jabar, maka putusannya nanti bisa berupa eksekusi semua dokumen terkait perizinan yang dimohonkan warga oleh KI Jabar.

Dari sana kata dia akan ketahuan, apakah kelengkapan izin kawasan Centro Cinere ini sebenarnya ada atau tidak.

"Jangan-jangan semuanya tidak ada, dan ini permainan Pemkot Depok saja," kata Peter.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help