Musim Hujan

Hadapi Puncak Musim Hujan, Pejabat Dilarang Cuti

Menjelang puncak musim hujan, Pemprov DKI melakukan berbagai antisipasi. Salah satunya dengan melakukan perkiraan ancaman bencana.

Hadapi Puncak Musim Hujan, Pejabat Dilarang Cuti
Kompas.com
ILUSTRASI - Hujan turun ketika car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (1/1/2015) 

WARTA KOTA, GAMBIR - Menjelang puncak musim hujan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melakukan berbagai antisipasi.

Salah satunya dengan melakukan perkiraan ancaman bencana atau Kontijensi Penanggulan Bencana melalui rapat Pengarahan Antisipasi Puncak Musim Hujan 2016, di Ruang Pola, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2016).

Dalam pengarahan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, bahwa setiap Lurah, Camat, hingga Wali Kota, tidak diperkenankan untuk mengambil hak cutinya hingga bulan Maret 2016.

Apalagi hingga kini masih terdapat 34 kelurahan yang terancam banjir.

"Kontijensi merupakan suatu keadaan yang diperkirakan akan segera terjadi. Karena itu, kami melakukan rencana kontijensi untuk menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada 22 Februari nanti. Hujan diatas sana (Bogor) tinggi, di Jakarta tinggi, lautnya naik (pasang). Karena itu kami minta mulai dari Wali Kota, Camat, hingga Lurah tidak mengambil cutinya hingga Maret nanti," kata Saefullah, ditemui usai pengarahan tersebut.

Namun, lanjut mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut, mulai tanggal 12 Februari, seluruh Lurah wajib memberikan laporan kondisi lingkungannya, setiap hari dibawah pukul 12.00.

Laporan tersebut, harus dilakukan hingga 29 Februari nanti untuk kesiagaannya.

"Jadi nanti, saya, Sekda itu sebagai Ketua BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) DKI. Pelaksanaan penanggulangan bencana berbasis kewilayahan. Wali Kota pegang komando, posko terdepan ada di Kelurahanm UKPD (Unit Kerja Peringkat Daerah) pelaksana langsung merapat di posko kelurahan. KPB Kota, agar segera melapor ke Wali Kota masing-masing," jelasnya.

Kordinasinya sendiri, akan dibangun antara BNPB Pusat Provinsi dengan Kota, hingga kekelurahan.

Sebagai antisipasi banjir sendiri, salah satu cara adalah dengan menurunkan permukaan ari.

Halaman
123
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Hertanto Soebijoto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved