Proyek Kereta Cepat akan Gusur Fasilitas TNI AU, Wajib Dikaji Ulang

Kereta cepat akan menggusur lahan TNI AU, sehingga harus dikaji ulang.

Proyek Kereta Cepat akan Gusur Fasilitas TNI AU, Wajib Dikaji Ulang
Istimewa

WARTA KOTA, PALMERAH -- Pembangunan Kereta Cepat Indonesia dan China yang akan menggusur komplek strategis Lanud Halim PK, menurut anggota Komisi I (bidang pertahanan dan keamanan) DPR, TB Hasanuddin, harus dipertimbangkan ulang oleh pemerintah. 

Lanud Halim PK yang di dalamnya terdapat fasilitas pangkalan aju squadron tempur TNI AU dan Squadron Angkut Berat serta Squadron Angkut VVIP termasuk Pesawat Kepresidenan, menurut politisi yang akrab disapa TBH ini, merupakan obyek vital dalam sistim pertahanan wilayah ibu Kota Republik Indonesia .
"Squadron tempur dan juga Squadron Angkut dengan pangkalannya tak dapat dipisahkan dari sistim pertahanan terpadu baik dengan kekuatan TNI AD, TNI AL maupun komponen2 pertahanan lainnya," katanya di Jakarta, Selasa (26/1/2016).‎
Di dalamnya, kata TBH, terdapat markas Komando Pertahanan Udara Nasional dan posko vital Popunas yang bertugas memantau semua pergerakan pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI, termasuk perumahan prajurit yang sewaktu-waktu dapat digerakan secara cepat . 
"Sangat disesalkan kalau kemudian daerah/obyek vital yang sangat strategis ini digusur," katanya.‎
Penyerahan lahan TNI AU oleh Kemhan seluas 49 HA untuk kepentingan Stasiun KA, kata TBH, juga terlalu berlebih karena lahan yang dibutuhkan sesungguhnya hanya 8 HA saja sedangkan yang 41 ha akan digunakan untuk kegiatan komersial seperti hotel  dan mal. ‎
"Pangkalan udara dan kompleks militer strategis seperti itu sesungguhnya juga membutuhkan "security  belt" bila terjadi sesuatu ketika dalam keadaan darurat," katanya.‎
Penggunaan 41 HA untuk hotel dan mal di dekat pangkalan tempur, kata TBH, sangat riskan baik untuk keamanan alut sista maupun keselamatan publik. 
"Saran saya, dalam pembangunan kereta cepat  Jakarta-Bandung sebaiknya mengikuti saran TNI AU untuk menggunakan lahan sebesar 20 HA (dari 8 HA yang dibutuhkan) di daerah Cipinang Melayu, yang juga aset TNI AU dan tak perlu menggusur obyek vital nasional," katanya.‎
Baik kereta cepat maupun obyek vital nasional TNI AU, kata TBH, juga sama sama hadir demi kepentingan bangsa dan negara.
 
Editor: Gede Moenanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved