Jonan Izinkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, menandatangani izin trase kereta api cepat Jakarta-Bandung, Selasa (12/1/2016).

Jonan Izinkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kompas.com
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan 

WARTA KOTA, PALMERAH— Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, menandatangani izin trase kereta api cepat Jakarta-Bandung, Selasa (12/1/2016).

Hal ini seperti dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Perhubungan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub JA Barata.

Dalam keterangan tertulis itu disebutkan, izin trase tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 25 Tahun 2016 tentang Penetapan Trase Jalur Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung Lintas Halim-Tegalluar.

"Izin trase diajukan oleh PT Kereta Api Cepat Indonesia China (PT KCIC). Menhub menetapkan izin trase setelah semua syarat dipenuhi, termasuk rekomendasi dari pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten yang dilintasi jalur KA cepat Jakarta-Bandung," tulis Barata dalam keterangan tertulis yang diterima Wartakotalive.com, Rabu (13/1) pagi.

Adapun dalam keterangan tertulis juga disebutkan, bahwa penetapan trase merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 yakni tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung.

Nantinya, lanjut Barata, trase jalur KA Cepat Jakarta-Bandung memiliki panjang 142,3 km.

"Akan ada empat stasiun dan satu dipo. Empat stasiun adalah Halim, Karawang, Walini, dan Tegal Luar, serta fasilitas operasi berupa dipo yang berada di Tegal Luar," imbuhnya.

Selain mengajukan izin trase, PT KCIC juga telah memgajukan permohonan kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk mendapatkan penetapan sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian.

Di mana, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah modal setor sekurang-kurangnya Rp 1 triliun yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham.

Tahap selanjutnya, kata Barata, PT KCIC harus mengantongi izin pembangunan.

"Untuk itu PT KCIC harus menyerahkan Detail Engineering Design (DED) dan studi AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengizinkan pembangunan di lokasi yang diajukan," terangnya. (Agustin Setyo Wardani)

Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help