Pemerintahan Jokowi

Penilaian Ala Menteri Yuddy Chrisnandi Ganggu Kinerja Kabinet

Yuddy Chrisnandi yang ikut menilai dan merilis hasil kerja kementerian dan lembaga dinilai mengganggu kinerja kabinet.

Penilaian Ala Menteri Yuddy Chrisnandi  Ganggu Kinerja Kabinet
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi saat ditemui di Kantor Kemenpanrb Jl.Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2015) 

WARTA KOTA, PALMERAH—Langkah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang ikut menilai dan merilis hasil kerja kementerian dan lembaga dinilai mengganggu kinerja kabinet.

Akibat rapor tersebut, kabinet kerja kini semakin gaduh. Isu reshuffle semakin berkembang terhadap menteri yang institusinya mendapat rapor merah.

"Ini bisa mengganggu kinerja pemerintahan," kata pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Firman Manan saat dihubungi, Jumat (8/1/2016).

Firman mengatakan, Yuddy sebagai pembantu presiden semestinya menunjukkan kompetensinya dengan bekerja sesuai kewenangan yang dimiliknya.

Menurut dia, masih banyak PR yang dimiliki kementerian PAN-RB seperti mengelola rekrutmen PNS yang masih amburadul.

Namun Yuddy justru ikut mengevaluasi kinerja menteri yang bukan kewenangannya.

"Terlebih, Presiden tidak pernah meminta kepada dia untuk memberikan penilaian terhadap menteri lain dan menyampaikannya kepada publik," ujar Firman.

Firman menilai Yuddy layak dicopot karena mempunyai agenda politik sendiri dengan merilis hasil evaluasi kementerian dan lembaga.

Menteri Yuddy sebelumnya mengatakan, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari tugas konstitusi.

Ia mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 telah mengamanatkan kepada Kementerian PAN-RB untuk melakukan koordinasi dalam mengevaluasi akuntabilit kinerja instansi pemerintah.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah tugas konstitusional Kementerian PAN-RB," kata Yuddy, Kamis (8/1/2016), di Jakarta.

Pasal 29 (5) Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kata Yuddy, mengatur bahwa Kementerian PAN-RB mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Editor: Suprapto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help