Klaim Penerimaan Pajak Menkeu Diragukan Kebenarannya

Penerimaan pajak sampai 25 Desember 2015 diakui Bambang mencapai Rp1.000 triliun. Apakah semua angka-angka yang disampaikan Bambang itu benar atau tid

Klaim Penerimaan Pajak Menkeu Diragukan Kebenarannya
Warta Kota
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro 

WARTA KOTA, JAKARTA - Angka penerimaan pajak yang disampaikan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro tanggal 28 Desember 2015 lalu lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 982 triliun diragukan, karena kebenaran datanya patut dipertanyakan.

Pasalnya pertama, Bambang Brodjonegoro belum genap sebulan menunjuk Ken Dwijugiasteadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pajak (DJP) terhitung mulai 2 Desember 2015 menggantikan pengunduran Sigit Priadi Pramudito karena tidak mampu memenuhi target penerimaan pajak tahun ini. Kala itu, Sigit mengaku gagal dan langsung mengundurkan diri sebagai Dirjen Pajak karena baru mencapai 65 persen dari target Rp 1,294,2 triliun.

"Penerimaan pajak sampai 25 Desember 2015 diakui Bambang mencapai Rp1.000 triliun. Apakah semua angka-angka yang disampaikan Bambang itu benar atau tidak?," kata Direktur Ekesekutif LBH Pajak dan Cukai Nelson Butar-butar kepada wartawan di Jakarta Sabtu (2/1/2016).

Kedua, kata Nelson, Bambang mengklaim meski belum mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp1.294,26 triliun, namun dia mengaku bangga karena capaian tersebut merupakan rekor penerimaan pajak tertinggi, melebihi realisasi penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya. Apakah itu benar?

"Menteri Bambang malah memperkiraan penerimaan pajak hingga akhir tahun ini akan mencapai 85,8 persen dari target itu. Artinya kekurangan penerimaan pajak Rp 98 triliun untuk bisa mencapai penerimaan hingga 85 persen atau setara Rp 1.098 triliun akan dipenuhi dari sektor pajak non migas, PPh migas, bea dan cukai. Itu sangat luar biasa lho jika benar," jelas Nelson.

Ketiga, Menkeu bahkan optimis realisasi penerimaan pajak masih akan terus bertambah melalui upaya revaluasi aset perusahaan BUMN, perbankan, perusahaan properti, melakukan pendekatan terhadap 50 Wajib Pajak (WP) besar dan reinventing policy. Benarkah semua ungkapan Bambang tersebut? Jangan-jangan itu hanya fatamorgana kan?, tanya pria berpostur tambun itu.

"Bisakah publik mendapatkan data otentik yang terakses secara online untuk menguji kebenaran atas klaim Bambang itu?," tambahnya.

Keempat, Nelson meragukan kebenaran data itu sebab, sampai saat ini sistem Informasi Teknologi (IT) Dirjen Pajak dalam kondisi error. Sulit bagi kami untuk meyakini data riil penerimaan yang diklaim tersebut. Jangankan data IT, saluran telephone tetap (STT) DJP saja sama sekali tidak bisa diakses publik.

"Kami kerap kesulitan, bahkan nyaris gagal menelephone ke DJP. Kami ada record sambungannya kok. Akibatnya kami harus selalu datang langsung ke kantor Dirjen Pajak," bebernya.

Bahkan, kelima Nelson menantang Bambang untuk membuka data yang terupdate atas pernyataannya itu. Menkeu harus berani terbuka. Kalau pendukung klaimnya itu bukan data IT, kami tentu patut untuk sangat ragu. Karena informasi yang kami dapat menyatakan bahwa data yang dipakai DJP diduga kuat manual. Itu jelas-jelas tidak akurat, tegasnya.

"Biar semua bisa sama-sama mengujinya, sehingga tidak ada celah keragu-raguan seharusnya pak Bambang perintahkan dong agar segera data DJP yang diklaimnya itu dikonversi langsung ke model IT saja. Jadi publik tidak perlu meraba-raba tentang klaim angka-angka itu. Atau jangan-jangan Menkeu hanya menerima laporan Asal Bapak Senang (ABS) padahal ke depan hari bisa bermasalah secara hukum lho" jelasnya.

Kalau itu tidak dilakukan, tentu akan mendorong kami melakukan investigasi lebih dalam terkait pengakuan Menkeu tersebut, demikian Nelson menjelaskan.

Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved