Dampak Buruk Pembangunan Kereta Cepat Bisa Jadi Derita Warga

Bukan tidak mungkin, malah akan merugikan publik

Dampak Buruk Pembangunan Kereta Cepat Bisa Jadi Derita Warga
en.wikipedia.org
Ilustrasi. Kereta cepat. 

WARTA KOTA, BEKASI -- Dampak buruk pembangunan kereta api cepat bisa menghantui warga di perlintasan kereta cepat itu.

Bahkan, bukan tidak mungkin akan merugikan publik karena merampas hak masyarakat terkait kebutuhan jalan yang seharusnya dipenuhi, tapi malah berkurang karena terjadi upaya pembangunan itu.

‎Anggota Komisi B DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kurniawan, Jumat (25/12/2015), menilai, pemerintah pusat harus mensosialisasikan dan berkoordinasi secara intensif dengan Pemkot Bekasi agar perencanaan pembangunan yang tengah digagas, tidak menyalahi perencanaan tata ruang kota.

Ucapan Kurniawan bukan tanpa alasan, tapi dilihat dari berbagai pertimbangan. 
Salah satunya, kata dia, Kota Bekasi memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Maka bila ada kesalahan dalam pembangunan, dikhawatirkan dampak buruknya bisa meluas ke masyarakat. 
"Dalam konteks tata ruang, mungkin tidak ada masalah, tapi bisa saja menghambat aksesbilitas warga," katanya.
Menurut dia, dengan banyaknya perbaikan dan pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi, maka bisa dipastikan bakal menganggu aksebilitas warga. 
Dia mencontohkan, selain adanya pembangunan tol Becakayu, di Bekasi juga ada beberapa proyek seperti pelebaran jembatan, pembuatan underpass dan sebagainya.
"Oleh karena itu, bila tak direncanakan dengan matang, maka bisa menimbulkan berbagai masalah. Saya berharap, agar pemerintah daerah dan pusat bisa terus berkoordinasi memikirkan persoalan ini," kata Kurniawan. ‎

Sedangkan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendukung rencana pemerintah pusat dalam membangun jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang melintasi daerah Kota Bekasi. 

Namun demikian, Pemkot Bekasi perlu mengkaji lebih dalam perizinan trase sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi.

"Perlu pengkajian lebih dalam soal perizinan trase, karena dikhawatirkan bisa berbenturan dengan fly over atau bangunan yang sudah ada," ujar Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Tata Kota (Distako) Bekasi, Erwin Guwinda, Jumat (25/12/2015).‎
Pernyataan Erwin, menyusul kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ke Pemkot Bekasi pada Rabu (23/12/2015) lalu.
Kedatangan Rini ke sana, bermaksud meminta izin ke Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi ihwal rencana jalur kereta cepat yang melintasi Bekasi.
Kereta cepat ini diklaim bisa memotong waktu perjalanan dari Jakarta ke Kota Bandung yang biasa ditempuh selama 2-3 jam, bisa ditempuh dengan waktu 40 menit.‎
Erwin mengungkapkan, bila trase yang diajukan Kementerian BUMN tak sesuai dengan RTRW Kota Bekasi, maka pemerintah daerah akan merekomendasikan bentuk trase yang sesuai. 
Hal ini dimaksudkan, agar pembangunan jalur kereta cepat tidak berbenturan dengan bangunan yang sudah ada saat ini.
Menurutnya, pembangunan jalur kereta cepat tersebut berada di sisi selatan tol Jakarta-Cikampek. 
Jalurnya akan berseberangan dengan jalan layang tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). 
"Jalurnya ada di atas permukaan tanah sekitar 12 meter dan lebih tinggi dari fly over yang ada di Kota Bekasi," kata dia.
Dia menjelaskan, pembangunan jalur ini akan dilakukan oleh pemerintah pusat pada 2016 mendatang.
Adapun panjang jalur yang melintasi Kota Bekasi berkisar 12 km. 
"Kemungkinan pembangunan jalur akan rampung 2017, sehingga tahun 2018 sudah bisa beroperasi," ujar Erwin.
Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Jumhana Lutfie memastikan, jalur kereta cepat tidak akan berbenturan dengan rencana tata ruang Kota Bekasi. 
Meski lokasinya berdekatan dengan bangunan yang sudah ada, tapi tidak ada persinggungan antar keduanya. 
"Karena tidak ada masalah di lapangan, maka rekomendasi pembangunannya bisa dikeluarkan pada Senin 28 Desember ini," kata Lutfie.
Lutfie membenarkan, jalur kereta cepat yang melewati Kota Bekasi berada di sisi selatan tol Jakarta-Cikampek. 
Hanya saja, titiknya dari Kecamatan Pondokgede hingga Bekasi Timur. 
Hingga kini, kata dia, pemerintah daerah masih mengkaji skema trase yang diajukan pemerintah pusat. 
Hal ini bertujuan, agar pembangunan jalur kereta bisa terlaksana dengan baik.
"Bila dilihat jalan tol kan jalurnya tidak lurus, sedangkan kereta harus lurus. Kami khawatir nanti perlu adanya pembebasan tanah warga di sekitar lokasi, makanya kami memerlukan pengajuan trasenya," kata dia.‎
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help