Transportasi

Ojek dan Taksi Online Dilarang Kemenhub, Ini Reaksi Netizen

Keputusan Kemenhub yang menyatakan ojek dan taksi online dilarang beroperasi mendapat protes netizen. Bahkan, sampai ada yang membuat petisi.

Ojek dan Taksi Online Dilarang Kemenhub, Ini Reaksi Netizen
Kompas.com
Menteri Perhubungan Ignatius Jonan 

WARTA KOTA, JAKARTA - Keputusan Kementerian Perhubungan yang menyatakan ojek dan taksi online dilarang beroperasi mendapat protes netizen. Bahkan, sampai ada yang membuat petisi di change.org.

Sejak beredar di media massa terkait pernyataan resmi Kemenhub itu, reaksinya cenderung menolak.

Akun Twitter Lestari Mega Putri ‏@LSTRmegaputri menuliskan, "Jonan kadang suka ada" aja daah. Ampun banget. Engga mikir berapa ribu orang yang nantinya ilang mata pencaharian ish?"

Begitu juga pemilik akun Twitter Sendy ‏@sendyhermawan yang menulis, "Pak jonan ini ada2 aja..kita hidup di jaman yg serba online pak.. Bukan jaman batu."

Bahkan, seorang netizen bernama Fitra Frico mengajak warga mempetisi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Ignasius Jonan agar meninjau ulang larangan pemerintah terhadap layanan Ojek dan Taksi berbasis online (Daring)

Dalam petisinya di Change.org, Fitra mengatakan, sangat dibutuhkannya layanan ojek online oleh masyarakat. Selain praktis, kata dia, keberadaan mereka membantu mengurangi kemacetan yang sudah tak terkendali di Ibu Kota. (Ana Shofiana Syatiri)

Apabila alasannya adalah tidak memenuhi syarat sebagai operator angkutan umum, harusnya, kata dia, ojek tradisional pun dilarang. Sebab, sejak dahulu mereka sudah tidak memenuhi syarat sebagai angkutan umum.

"Mohon agar dapat ditinjau ulang/dicabut pelarangan beroperasi hal tersebut diatas yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015."

"Atau mohon agar dapat dicarikan alternatif lain agar masyarakat pengguna layanan tersebut di atas, dapat tetap menikmati kemudahan layanan yang Nyaman-Praktis-Murah-Aman juga dapat mengurangi kemacetan dikarenakan sampai saat ini transportasi publik yang ada, masih jauh dari harapan, khususnya di saat jam sibuk."

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved