Siswa Bayar Rp 35.000 demi Perbaiki SDN 01 Pondokcina Tidak Langgar Aturan

Sebab, kondisi ruang kelas rusak parah semuanya. Plafon dan penopang atap nyaris ambruk, serta banyak kaca kelas yang bolong atau retak

Siswa Bayar Rp 35.000 demi Perbaiki SDN 01 Pondokcina Tidak Langgar Aturan
Warta Kota/budi sam law malau
Gedung SDN Pondokcina 01, di Jalan Margonda yang rusak parah, Kamis (22/10/2015). 

WARTA KOTA, DEPOK -- Kepala Seksi Sarana dan Prasana SD dan SMP Dinas Pendidikan Kota Depok Wahyu Hidayat memastikan bahwa iuran minimal Rp 35.000 per siswa di SDN Pondokcina 01 untuk perbaikan gedung sekolah tidak melanggar aturan dan masih diperbolehkan.

Sebab, kata Wahyu , urunan atau patungan itu digagas oleh Komite Sekolah.

"Jadi, setahu saya ini boleh. Misalnya sekolah kekurangan WC, kemudian ortu murid patungan untuk membuat WC sekolah tersebut melalui komite sekolah, maka ini boleh. Ini juga yang terjadi di SDN Pondokcina 01," katanya kepada Warta Kota, Minggu (15/11/2015).

Menurut Wahyu apa yang dilakukan orangtua murid di SDN Pondokcina 01 ini karena mereka tidak tega anak-anak mereka sekolah dalam kondisi bangunan yang rusak, sementara pembangunan tahunan ini terhambat karena gagal lelang terus.

"Yang gak boleh, jika sudah patungan ternyata apa yang mau dibangun atau dilakukan dengan uang patungan itu tidak terwujud. Misalnya, di SDN Pondokcina 01, jika kelasnya tidak diperbaiki padahal sudah patungan, maka itu tidak boleh," kata Wahyu.

Sebelumnya, Wahyu memastikan bahwa akibat dua kali gagal lelang, maka rehabilitasi gedung SDN Pondokcina 01 gagal dilakukan 2015.

Untuk mengatasinya, kata Wahyu, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada dana taktis untuk perbaikan sementara gedung sekolah yang rusak itu.

"Kita tak ada dana untuk perbaikan sementara. Jadi, harus tunggu tahun depan untuk rehabilitasinya. Itu pun melihat apakah pengajuan kembalinya disetujui anggota dewan atau tidak," kata Wahyu.

Seperti diketahui, sekitar 400 siswa SDN Pondok Cina 01 akhirnya terpaksa membayar minimal Rp 35.000 per orang untuk dana perbaikan gedung sekolah mereka yang rusak, akibat batal direhab, tahun 2015 ini.

Para orangtua siswa mengaku, hal itu terpaksa dilakukan setelah dipastikan bahwa Pemkot Depok dan pihak sekolah tak memiliki dana untuk perbaikan gedung sekolah.

Selain itu, mereka juga khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, sebab ruang kelas untuk belajar rusak parah.

Sebab, sesuai instruksi Dinas Pendidikan Kota Depok, para siswa yang sejak 8 bulan menumpang belajar di gedung sekolah lain yang tak jauh dari rumah mereka, harus kembali belajar di gedung sekolah mereka yang lama, mulai November ini.

Seorang pria berinisial BK, salah seorang walimurid menuturkan sesuai keputusan komite sekolah setiap siswa diminta membayar Rp 35.000 untuk dana perbaikan gedung sekolah mereka yang rusak.

"Kita urunan untuk perbaikan gedung sekolah. Sifatnya sukarela tetapi minimal setiap orang tua siswa membayar Rp 35.000," kata BK kepada Warta Kota, Minggu (15/11/2015).

Menurut BK, informasi dari pihak sekolah menyatakan kembalinya ke 400 siswa belajar di gedung lama yang rusak, merupakan instruksi dari Dinas Pendidikan Depok.

Sebab, hal itu sesuai rencana dan jika terus menumpang di SDN Pondokcina 02, maka kegiatan belajar siswa di sana juga makin terganggu.

Menurut BK, sebelum semua siswa kembali belajar di gedung rusak, semua orangtua dan wali murid dikumpulkan oleh komite sekolah dan pihak sekolah untuk membicarakan hal itu.

"Ortu siswa diminta patungan atau urunan untuk memperbaiki gedung sekolah atau kelas yang rusak," kata BK.

Ia mengatakan, awalnya, sejumlah ortu siswa atau walimurid mengaku keberatan.

Namun karena khawatir akan mengancam keselamatan anak-anak mereka, para walimurid akhirnya setuju urunan.

"Sebab, kondisi ruang kelas, rusak parah semuanya. Plafon dan penopang atap nyaris ambruk, serta banyak kaca kelas yang bolong atau retak," katanya.

BK menjelaskan, setelah diperbaiki sementara semua siswa kini telah belajar di gedung sekolah lama sejak Kamis (12/11/2015) lalu.

"Namun, tidak semua kelas bisa digunakan karena dana yang kami kumpulkan tidak cukup memperbaiki semuanya secara sempurna," kata BK.

Karenanya dari 7 kelas yang ada untuk belajar siswa kelas 1 sampai kelas VI, hanya 5 kelas yang diperbaiki sementara dan dianggap aman untuk proses belajar mengajar.

"Sementara dua ruang kelas masih rusak parah dan belum bisa digunakan. Untuk menutupi kekurangan ruangan kelas, ruang guru akhirnya digunakan untuk belajar juga," kata BK.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help